9 Sekjen Parpol Diundang Mendagri Tito Kaji Perubahan Sistem Pilkada

9 Political Party Secretary General Invited by Minister of Home Affairs Tito to Review Changes in Local Election System

Foto DPR berkumpul untuk memenuhi undangan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

DPR berkumpul untuk memenuhi undangan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

Sebanyak sembilan sekjen partai politik (parpol) yang ada di DPR berkumpul memenuhi undangan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Mereka datang ke kantor Kemendagri pada Rabu, 8 Januari 2020 untuk membahas sejumlah poin, yang salah satunya adalah terkaitPilkada.

Menurut penuturan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani, bahwa dalam pertemuan itu Tito memaparkan ihwal gagasan penataan sistem partaipolitik dan pemilu.

Ia menyebut salah satu yang dibahas ialah perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).

Pemaparan dari Mendagri, kata Arsul, kemudian direspons oleh parapimpinan parpol.Lebih lanjut, Arsul mengatakan bahwa perubahan sistem Pilkada ini perlu disebabkan oleh tingginya biaya dan korupsi politik.

Arsul menyebut, dalam pertemuan itu ada tigahal yang dibahas. Hal pertama adalah Pilkadatak langsung di tingkat gubernur.Ini dilakuan dengan alasan pemerintahan provinsi (pemprov) dianggap sebagai kepanjangan pemerintah pusat. Selain itu, rezim otonomi daerah pun berbasis di kabupaten atau kota.

Lalu, hal kedua, pilkada langsung dilakukan secara asimetris. Hal ini, kata Asrul, bisa merujuk pada hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Sedangkan yang ketiga, keharusan bagi calon kepala daerah untuk lulus sekolah politik, misalnya yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Sehingga diharapkan dengan mengenyam sekolah politik, para calon kepala daerah mempunyai wawasan kebangsaan, pengetahuan sistem pemerintahan, sistem politik, dan administrasi pemerintahan.

Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Mustafa Kamal menambahkan, bahwa Tito mengajak partai-partai mengkaji perubahan sistem pilkada. Untuk itu, Mustafa mengatakan dirinya meminta bahan kajian dari LIPI ihwal pilkada asimetris yang disampaikan Tito untukdibahas di internal partai.

Sementara, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar tak membantah atau membenarkan kalau Tito mengajak partai-partai mengkaji perubahan sistem pilkada. Menurut Bahtiar, upaya Tito mengumpulkan partai-partai guna menggalang masukan terkait sistem partai politik dan pemilu di Indonesia.

Sedangkan soal gagasan pilkada asimetris, Bahtiar menuturkan hal itu tidak hanya diterapkan dalam sistempilkada, tetapi bangunan sistem pemerintahan daerah itu sendiri. Ia mencontohkan struktur dinas yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik di setiap wilayah.

“Kenapa tidak kita bangun yang lebih sederhana? Ngapain ada dinas kehutanan di tempat yang tak ada hutannya?” kata Bahtiar.

Baca lebih banyak artikel terkait tentang Politik: https://www.indonesianupdates.com/category/political/

Ikuti kami di Facebook dan tetap up to date dengan konten terbaru!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *