Aturan Ganjil Genap di DKI Diperluas, Anies Disarankan Terapkan ERP

Even odd rules in DKI are expanded, Anies is advised to apply ERP

anies1

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengapresiasi langkah penerapan ganjil genap yang diterapkan Pemprov DKI. Kebijakan Gubernur DKI Anies Baswedan yang melakukan perluasan ganjil genap di sejumlah ruas jalan dinilai sebagai langkah tepat untuk mengurangi masalah polusi udara di Ibu Kota.
Bukti penerapan ganjil genap bisa mengurangi masalah polusi udara terjadi saat perhelatan Asian Games 2018 lalu.
Aktivis Walhi, Dwi Sawung mengatakan pada Asian Games 2018 terjadi penurunan polusi udara sebanyak 10-20 poin di sejumlah daerah ganjil genap.
Dwi mengatakan dalam menerapkan ganjil genap harus ada sarana dan prasarana pendukung. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat tak lagi menggunakan kendaraan pribadinya dalam melakukan aktivitas hariannya.
Menurut dia, misalnya disediakannya angkutan umum di berbagai tempat. Dengan begitu masyarakat tak pindah ke kendaraan bermotor, bisa juga diadakan penyediaan parkir yang mahal. Apabila masyarakat tetap membawa kendaraan pribadi, perlu juga diadakan pengujian kendaraan dan bahan bakar.

Di lain sisi, Pengamat Transportasi dari Universitas Indonesia, Tri Cahyono mengatakan, opsi ganjil genap sebaiknya disertai dengan penerapan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar.

Sebab, penerapan ganjil genap ini bersifat manual, sedangkan ERP secara elektronik. Pengendara yang ingin menggunakan jalan di dalam ERP diharuskan membayar. Nantinya, pendapatan dari ERP tersebut bisa dilakukan subsidi ke angkutan umum.
Pemprov DKI menerapkan kembali aturan pengendalian lalu lintas di ibu kota melalui mekanisme pembatasan pelat nomor kendaraan ganjil atau genap. Per 9 September 2019, kebijakan ini bakal diterapkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *