Aturan Ojol Selama PSBB, Boleh atau Tidak Angkut Penumpang

Ojol Rules During PSBB, Allow or Not Passenger Transport

NasDem Party politician Ahmad Sahroni asked officials in the government to hold their egos related to regulations regarding whether or not an online motorcycle taxi (ojol) could carry passengers during periods of large-scale social restrictions (PSBB).

Politikus Partai NasDem Ahmad Sahroni meminta para pejabat di pemerintahan untuk menahan ego masing-masing terkait peraturan soal boleh tidaknya ojek online (ojol) untuk mengangkut penumpang pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Dia menyebut masyarakat menunggu langkah konkret pemerintah di tengah pandemi, bukan penerbitan aturan yang tumpang tindih.

“Dalam kondisi wabah Covid-19 seperti saat ini, para pemangku kebijakan sedianya bisa menahan diri dan fokus pada kemanusiaan dan tidak mengutamakan ego masing-masing,” ujar Sahroni, yang juga menjabat Bendahara Umum Partai NasDem ini, kepada wartawan, Selasa (14/4).

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepakat untuk melarang ojek online (ojol) beroperasi di saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berlangsung. Alasannya, physical distancing tidak bisa dilakukan di atas sepeda motor.

Kemenkes menerbitkan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB. Dalam aturan itu, pemerintah menyebut angkutan roda dua berbasis aplikasi hanya boleh mengangkut barang, bukan penumpang orang.

Namun, aturan ini berubah kembali. Sebab, beberapa hari setelahnya Kementerian Perhubungan selaku regulator pengatur transportasi memberikan toleransi agar sepeda motor bisa mengangkut penumpang, sehingga ojol bisa beroperasi.

Kemenhub menerbitkan Permenhub Nomor 18 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Aturan itu menyebut angkutan roda dua berbasis aplikasi boleh mengangkut penumpang asal memenuhi protokol kesehatan.

Menanggapi polemik ini, Menhub Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pihaknya memang mempersilakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melarang ojol bawa penumpang.

“Dengan Gubernur DKI sudah saya sampaikan silakan saja (melarang ojol),” tegas Luhut dalam video conference bersama wartawan, Selasa (14/4/2020).

Pasalnya, penerapan aturan yang ditekennya ini dikembalikan ke daerah. Pasalnya, karakteristik daerah di Indonesia berbeda-beda.

Polemik ini pun menimbulkan kesan bahwa pemerintah pusat tidak saling koordinasi dalam menyusun kebijakan. Namun Luhut menegaskan bahwa pemerintah tetap berkoordinasi dengan baik.

Sementara itu, Ketua Satgas Percepatan Penanganan Covid-29 Doni Monardo mengatakan dua aturan itu tetap berjalan; Permenhub akan menjadi pegangan hingga bantuan sosial diterima masyarakat. Setelahnya, pemerintah akan kembali ke Permenkes.

Sahroni mengatakan, aturan yang saling bertabrakan malah akan mengacaukan penerapan di lapangan. Bakalan terjadi kesimpangsiuran penertiban di lapangan saat PSBB diterapkan.

“Dengan begini, jadinya polisi bingung mau pakai aturan yang mana. Rakyat juga makin bingung,” kata Sahroni, yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai NasDem itu.

Terkait penerapannya di lapangan, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomomenyebut akan mengikuti Kemenhub dengan tidak melarang ojol menark penumpang. Akan tetapi, dia tetap mempertanyakan dualisme aturan tersebut.

Baca lebih banyak artikel terkait tentang National:
https://www.indonesianupdates.com/category/nation/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *