Balas Tindakan AS Soal Hong Kong, Cina Larang Kapal Perang AS Stop di Hong Kong

Reply to US Action Regarding Hong Kong, China Prohibits US Warship from Stopping in Hong Kong

Foto Tiongkok Melarang Kapal Perang AS Berhenti di Hong Kong

China Melarang Kapal Perang AS Berhenti di Hong Kong

Usai pengesahan UU HAM Hong Kong dan Demokrasi yang diteken oleh Amerika Serikat (AS) pekan lalu dan dukungan kepada pengunjuk rasa anti Cina di Hong Kong, membuat Cina mengambil langkah untuk membalasnya. Cina akan melarang kapal perang dan pesawat tempur AS berhenti di Hong Kong.

“Menanggapi perilaku yang tak masuk akal dari Amerika Serikat, pemerintah Cina memutuskan hari ini untuk membatalkan pengkajian kembali permohonan kapal militer dan pesawat AS untuk berkunjung ke Hong Kong,” kata Hua Chunying, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina dalam konferensi pers di Beijing, dilansir dari CNN (2/12/19).

Diketahui, kapal perang AS telah lama menggunakan pelabuhan Hong Kong. Selain itu, tempat ini menjadi tempat favorit bagi para awak kapal untuk beristirahat dan relaksasi setelah lama berlayar.

Ini bukan kali pertama Cina memutuskan untuk melarang kapal perang dan pesawat perang AS berlabuh di pelabuhan Hong Kong. Sebelumnya, tahun 2018 Cina juga mengeluarkan larangan serupa kepada kapal perang AS setelah muncul ketegangan dengan Washington lantaran pembangunan fasilitas militer Cina di kawasan Laut Cina Selatan. Kemudian, setahun setelahnya, kapal perang USS Ronald Reagan dan sejumlah kapal pemukul lain dengan 7 ribu personil berlabuh di Hong Kong.

Kapal militer AS lainnya, pada April lalu, yakni kapal komando USS Blue Ridge dari Armada Ketujuh AS, dan US Coast Guard Cutter Bertholf pun melabuhkan armadanya di pelabuhan di Hong Kong.

Selain itu, Hua mengatakan sanksi juga akan diberikan ke sejumlah LSM asal AS yang memantau dan melaporkan unjuk rasa di Hong Kong. Sebab, menurutnya tingkah laku LSM asal AS itu dinilai buruk selama berlangsungnya unjuk rasa. Para LSM dinilai mendukung orang-orang anti Cina dan memanasi pengunjuk rasa melakukan kejahatan untuk mendorong pemisahan Hong Kong dari Cina.

“Cina memutuskan untuk menghukum lembaga-lembaga itu yang bertingkah laku buruk selama unjuk rasa rancangan undang-undang ekstradisi Hong Kong, termasuk National Endowment for Democracy, National Democractic Institute for International Affairs, International Republican Institute, Human Rights Watch, Freedom House,” ujar Hua.

Kendati begitu, sejauh ini tidak jelas bagaimana pemerintah Cina akan memberlakukan sanksi kepada LSM yang disebut memantau dan melaporkan unjuk rasa di Hong Kong. 

Baca lebih banyak artikel terkait tentang Politik: https://www.indonesianupdates.com/category/international/

Ikuti kami di Facebook dan tetap up to date dengan konten terbaru!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *