Bantuan Pemerintah Indonesia ditengah Pandemi Virus Corona, sudah mencukupi?

Is the Indonesian Government's assistance in the middle of the Corona Virus Pandemic sufficient?

The effects of the Corona virus pandemic (Covid-19) in Indonesia are increasingly felt.

Efek pandemi virus Corona (Covid-19) di Indonesia kian terasa. Pemerintah berupaya untuk melakukan tindakan pencegahan penyebaran serta tetap memperhatikan warganya.

Beberapa kebijakan telah diambil Presiden Joko Widodo (Jokowi).  Pemberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB telah diputuskan. PSBB ini bertujuan untuk mencegah Corona semakin menyebar yang diberlakukan usai pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat.

Berikut bantuan pemerintah kepada masyarakat di tengah pandemi Corona Covid-19 di Indonesia yang telah diputuskan Jokowi 

Beri Keringanan Cicilan Ojol

Seperti diketahui, supir ojek online (ojol) menjadi salah satu yang terdampak dari mewabahnya virus corona dengan berkurangnya pendapatan setiap harinya. Sedangkan di sisi lain, mereka harus tetap membayar angsuran kredit motor.

Kemudian, Presiden Jokowi memutuskan untuk memberikan keringanan terhadap para pekerja informal dan pelaku UMKM yang mempunyai tanggungan kredit di bawah Rp 10 miliar. Ia menegaskan bahwa keringanan pembayaran kredit motor bagi ojek online, supir taksi, nelayan, hingga pelaku UMKM yang terdampak virus Corona Covid-19 mulai berlaku April 2020.

Dengan begitu, bank maupun perusahaan leasing harus mengikuti aturan tersebut.

“OJK (Otoritas Jasa Keuangan) telah menerbitkan aturan mengenai hal tersebut. Mulai berlaku April ini, bulan April ini,” ujar Jokowi saat video conference, Selasa, 31 Maret 2020.

Naikkan Penerima PKH

Penyiapan bantuan kepada masyarakat lapisan bawah tengah difokuskan Jokowi ditengah menghadapi kondisi ketidakstabilan akibat virus corona.

Bantuan tersebut akan terbagi dalam beberapa bantuan yang telah berlangsung. Misalnya Program Keluarga Harapan (PKH), yang mana pemerintah akan menambah jumlah penerima manfaat dari sebelumnya 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga. Kebijakan ini efektif mulai April 2020.

“Sedangkan besaran manfaatnya akan dinaikkan 25 persen. Misalnya komponen ibu hamil naik dari Rp 2,4 juta menjadi Rp 3 juta per tahun. Komponen anak usia dini Rp 3 juta per tahun, disabilitas Rp 2,4 juta per tahun,” kata Jokowi.

Naikkan Jumlah Penerima Kartu Sembako

Bantuan lainnya, adalah jumlah penerima kartu sembako yang juga akan mengalami perubahan kenaikan.

Dari yang sebelumnya penerima program ini adalah berjumlah 15,2 juta, nantinya akan menjadi 20 juta penerima manfaat.

“Dan nilainya manfaatnya naik 30 persen dari Rp 150 Ribu menjadi Rp 200 ribu. Dan akan diberikan selama sembilan bulan,” kata Jokowi.

Gratiskan Listrik

Untuk menjamin kesejahteraan masyarakat di tengah wabah Covid-19 karena virus Corona, pemerintah memutuskan memberikan bantuan dengan memberikan kelonggaran pembayaran listrik.

Menurut pernyataan Jokowi, kelonggaran ini akan diberikan selama 3 bulan ke depan, yakni April, Mei, dan Juni 2020.

“Perlu saya sampaikan untuk pelanggan listrik 450 VA yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan, akan digratiskan selama 3 bulan ke depan, yaitu untuk April, Mei, Juni 2020,” ujar Jokowi.

Diskon Tarif Listrik

Sementara untuk pelanggan dengan daya 900 VA, akan mendapat diskon sebesar 50 persen.

“Sedangkan untuk pelanggan 900 VA, jumlahnya sekitar 7 juta pelanggan akan didiskon 50 persen untuk bulan April, Mei, dan Juni,” jelas Jokowi.

Sementara itu, di DKI Jakarta sebanyak 2,6 juta pekerja informal akan mendapatkan bantuan sosial (bansos) khusus dari Kementerian Sosial berupa paket ​​​Sembako Langsung sebagai jaring pengaman sosial untuk mengatasi dampak wabah COVID-19.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Gubernur DKI Anies Baswedan dan kini sedang mematangkan langkah-langkah penyaluran bansos khusus untuk pekerja sektor informal,” kata Menteri Sosial Juliari P Batubara melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Selain memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan tingkat ekonomi terbawah yang terdampak COVID-19, bantuan sembako langsung diharapkan bisa menahan arus mudik keluar DKI Jakarta.

Sebanyak 3,7 juta pekerja sektor informal di ibu kota akan mendapatkan sembako langsung tersebut, dengan rincian 1,1 juta dipenuhi oleh Pemprov DKI dan sisanya dari Kementerian Sosial.

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp25 triliun, untuk sekitar 2,6 juta pekerja sektor informal di DKI Jakarta.

Penyaluran bantuan sembako langsung merupakan bagian dari stimulus ekonomi terbaru yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Untuk bidang perlindungan sosial, dialokasikan Rp110 triliun.

Di sisi lain, paket stimulus ekonomi untuk membantu warga kelas menengah bawah yang dinilai paling terdampak kelesuan ekonomi akibat pandemi Covid-19, dinilai ‘masih terlalu kecil dan jangkauannya kurang luas’.

Salah satu warga penerima stimulus sembako, Deri Lisnawati (37 tahun). Ia telah memiliki kartu sembako dan setiap bulannya mendapat bantuan berupa 10 kilogram beras dan 15 butir telur. Dalam dua bulan terakhir ini paket itu ditambah buah-buahan seperti jeruk atau bahan makanan lain seperti kacang hijau.

Namun, ia merasa belum mencukupi karena pengeluaran untuk membayar kebutuhan pokok dan biaya sekolah dalam satu bulan bisa mencapai lebih dari satu juta rupiah. Sedangkan, dengan adanya wabah virus corona ini, pendapatan keluarga Deri berkurang drastis lantaran suaminya tidak bekerja dan warung kopinya dilarang buka oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Sementara dari sektor bantuan listrik, banyak masyarakat yang berharap bahwa pelanggan listrik 1300VA juga diberi keringanan karena tidak sedikit pelanggannya yang merupakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, atau UMKM.

Di lain pihak, menurut Mohamad, salah satu stimulus ekonomi yang bisa dipertimbangkan oleh pemerintah berikutnya adalah penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Harga minyak dunia saat ini tengah anjlok di tengah merebaknya pandemi Covid-19, sehingga tepat bagi pemerintah untuk menurunkan harga BBM bersubsidi dan tidak bersubsidi, yang dipandang akan meringankan beban kelas menengah ke bawah dan kelas menengah. Menanggapi hal ini, juru bicara Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari mengatakan bahwa “pemerintah akan terus mendalami dan memantau perkembangan yang terjadi.”

Baca lebih banyak artikel terkait tentang National:
https://www.indonesianupdates.com/category/nation/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *