Batasan Koruptor di Pilkada Tetap Berlaku

Limits of Corruptors in Local Election Will Still Apply

Foto Ketua KPU Arief Budiman

KPU secara intensif ingin melarang mantan terpidana kasus korupsi

Beberapa waktu lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) gencar ingin melarangbagi para mantan terpidana kasus korupsi untuk maju dalam pemilihan bakalcalon kepala daerah. Saat itu, mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan yangkini terjerat kasus suap, menyatakan ingin larangan tercamtum dalamperaturan KPU.

Pasca pembertian Wahyu Setiawan, nampaknya KPU akan tetap memberikanbatasan bagi para mantan narapidana korupsi. Hal itu dikatakan Ketua KPUArief Budiman.

Menurut Arief, pihaknya tetap akan mengatur pembatasan terhadap mantannarapidanakorupsiikut dalam Pilkada Serentak 2020. Aturan itu akantetap dijalankan meski KomisionerWahyu Setiawan terjerat kasus dugaansuap PAW caleg PDIP Harun Masiku.

Ariefberalasan, KPU berpegangan pada putusan MahkamahKonstitusiyangmembolehkan napi koruptor maju pilkada paling cepat limatahun setelah menjalani masa tahanan.

“Ini bukan persoalan pede atau enggak pede. Problemnya adalah MK sudahmemutuskan bahwa napi korupsi boleh maju, bukan hanya napi korupsi, napiapapun boleh maju setelah jeda lima tahun,” ujar Arief di Kantor KPU,Jakarta, Kamis (23/1).

Dijelaskannya juga, KPU akan merevisi Peraturan KPU tersebutsetelahputusan MK. Akan tetapi saat ini KPU masih menggodok revisi tersebut,terutama soal penjelasan frasa “lima tahun setelah menjalani masa tahanan”.

Bahkan, KPU juga berencana membuat aturan agar mantan koruptormengungkap statusnya ke publik pada hari pencoblosan. Hal itu dilakukanagar masyarakat mendapat pertimbangan.

“Kalau memang tidak bisa dia yang melakukan, KPU yang melakukan.Misalkan gini, di TPS ini (ditempel pemberitahuan) ini daftar mantan napikoruptor,” ucap Arief.

Diketahui, dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019, KPU hanyamengatur pencalonan pilkada mengutamakan calon bukan napi koruptor.KPU juga mengatur setiap calon kepala daerah harus meneken paktaintegritas yang menyatakan komitmen untuk tidak melakukan tindak korupsi,kolusi, dan nepotisme atau melakukan pelanggaran hukum.

Baca lebih banyak artikel terkait tentang Politik: https://www.indonesianupdates.com/category/political/

Ikuti kami di Facebook dan tetap up to date dengan konten terbaru!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *