Sun. Aug 18th, 2019

Bayar Kompensasi Pada Pelanggan Terdampak Pemadaman Listrik, Gaji Pegawai PLN Bakal Dipotong

Pay Compensation for Customers Affected by Power Outages, Salary of PLN Employees Will be Withheld

power outage

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menyiapkan anggaran sebesar Rp 839 miliar yang diperuntukan untuk membayar kompensasi kepada 21,9 juta pelanggan yang terdampak pemadaman listrik selama dua hari pada 4 dan 5 Agustus lalu. Kompensasi yang akan diberika yakni berupa pengurangan tagihan, yang bakal direalisasikan bulan ini.
Pelaksana Tugas Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani mengatakan, pelanggan listrik baik bersubsidi maupun nonsubsidi akan mendapatan diskon dengan besaran yang sedikit berbeda. Pelanggan listrik bersubsidi akan mendapatkan diskon sebesar 20 persen dari biaya beban, sedangkan pelanggan nonsubsidi diskon yang akan didapat sebesar 35 persen dari biaya beban. Diskon itu diperhitungkan sebagai pengurang pada tagihan periode Agustus.
Sripeni menjelaskan, kompensasi yang diberikan itu mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 27/2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero). Pihaknya memastikan semua pelanggan yang terdampak pemadaman listrik akan mendapatkan kompensasi, juga termasuk pelanggan prabayar atau pelanggan yang menggunakan token.
Direktur Pengadaan Strategis PLN Djoko Raharjo Abumanan menjelaskan anggaran kompensasi yang akan diberikan ke pelanggan terdampak pemadaman listrik akan diambil dari internal perusahaan. Langkah yang ambil adalah melalui pemotongan gaji seluruh pegawai PLN yang tercatat ada sebanyak 40 ribu pegawai di seluruh Indonesia. Ia menyampaikan, kebijakan ini diambil untuk menjaga keuangan perseroan agar tidak negatif.
Djoko lebih lanjut menjelaskan, peristiwa pemadaman listrik total atau blackout berdampak pada hilangnya potensi keuntungan PLN mencapai Rp 90 miliar dikarenakan tidak bisa menjual listrik kepada pelanggan. Ditambah, PLN juga dituntut harus memberikan kompensasi kepada pelanggan terdampak.
Kebijakan pemotongan gaji pegawai itu diambil, lantaran PLN tidak diperbolehkan menggunakan dana APBN guna membayar kompensasi.
Pegawai di PLN, sebutnya, memiliki dua penghasilan, yakni P1 atau gaji dasar dan P2 atau semacam insentif berdasarkan kinerja. Jadi untuk gaji yang bakal dikurangi untuk membayar kompensas yakni, gaji P2.
Kemarin, jajaran direksi PLN memenuhi panggilan dari para pemangku kepentingan soal memberi penjelasan penyebab pemadaman listrik dan pembayaran kompensasi, yakni ke Komisi VII DPR dan Direktorat Jenderal Perlindugan Konsumen dan Tata Tertib Niaga (PTKN) Kementerian Perdagangan.
Dirjen PTKN Veri Anggrijono mengapresiasi kehadiran direksi PLN tersebut dan menyampaikan, PLN wajib melaporkan soal kompensasi per tiga bulan apabila ada konsumen yang dirugikan atas pemadaman listrik.
Sripeni Inten Cahyani menegaskan, PLN telah menormalkan seluruh sistem kelistrikan setelah kejadian pemadaman listrik pada Minggu (4/8) dan Senin (5/8) yang mencakup wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, dan Banten.
Pertemuan dengan Komisi VII DPR berlangsung tertutup, dan Sripeni mengungkapkan, legislator mendukung PLN melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab gangguan sistem kelistrikan, serta memberikan kompensasi, dan juga memiliki mitigasi dalam menghadapi keadaan darurat.
Sripeni menambahkan PLN akan melaporkan secara berkala proses investigasi dan kompensasi kepada Komisi VII. Utuk itu, ia meminta semua pihak agar bisa bersabar menunggu hasil investigasi.
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Golongan Karya (Golkar), Maman Abdurahman, mengatakan, Komisi VII melakukan pemanggilan terhadap direksi PLN untuk menjelaskan persoalan pemadaman listrik dan kompensasi ke masyarakat.
Maman menambahkan, Komisi VII akan terus mengawal proses investigasi dan kompensasi dari PLN, serta mendorong PLN melakukan perbaikan untuk jangka panjang agar pemadaman listrik total tidak kembali terulang.

Share On

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *