Demi keamanan, Jokowi tidak akan memulangkan warga ISIS

Foto Seputar pembatalan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Presiden KPK Jokowi mengatakan bahwa ia masih mempertimbangkannya

Mengenai pembatalan UU KPK tentang Presiden KPK Jokowi mengatakan bahwa dia masih mempertimbangkannya

Untuk semua pertimbangan keamanan, sebanyak 689 mantan warga ISIS diputuskan oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo untuk tidak dipulangkan ke Indonesia.

Pemerintah khawatir terorisme akan menyebar jika mereka kembali ke tanah air mereka.

Jokowi menyatakan dengan tegas bahwa ratusan orang dari Indonesia yang mantan ISIS tidak lagi dianggap warga negara. Jokowi bahkan lebih suka menggunakan istilah ISIS mantan warga negara Indonesia daripada mantan warga negara ISIS. Demikian dikatakan Jokowi, Rabu (12/2).

Dijelaskan oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko, 689 mantan warga ISIS dianggap tidak memiliki kewarganegaraan atau kewarganegaraan. Karena mereka telah membakar paspor dan tidak ingin menjadi warga negara Indonesia.

Dari semua pernyataan ini pemerintah mengajukan pertanyaan, apakah mudah bagi seseorang untuk disebut kehilangan kewarganegaraan?

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Dalam Pasal 23 ada poin yang menggambarkan warga negara yang berusia 18 tahun ke atas dapat kehilangan status kewarganegaraannya.

Dalam Pasal 23 dijelaskan bahwa seorang warga negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya jika ia secara sadar dan ingin mendapatkan kewarganegaraan lain. Mereka juga dapat kehilangan status warga negara Indonesia jika mereka tidak ingin melepaskan status kewarganegaraan lainnya.

Kemudian, menyatakan hilangnya status kewarganegaraan oleh Presiden atas permintaannya sendiri, memasuki dinas tentara negara lain tanpa izin sebelumnya kepada Presiden, secara sukarela masuk ke dalam pelayanan negara asing, secara sukarela bersumpah atau berjanji setia kepada orang asing. negara atau menjadi bagian dari negara asing itu.

Yang lain, ikut serta dalam pemilihan umum konstitusional bagi negara-negara asing untuk memiliki paspor atau surat yang dapat disebut sebagai bukti kewarganegaraan yang masih berlaku di negara lain atas namanya.

Itu juga dapat kehilangan status warga negara Indonesia jika mereka tinggal atau tinggal di luar negeri selama lima tahun terus menerus tidak dalam tugas negara dan tanpa alasan yang sah, tidak memiliki keinginan untuk tetap menjadi bagian dari warga negara Indonesia dan tidak mengusulkan kedutaan asing Indonesia untuk kembali menjadi warganegara.

Pengamat Hubungan Internasional di Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah menilai pencabutan status kewarganegaraan harus memiliki kekuatan hukum.

Menurut Teuku, belum ada pernyataan hukum yang menyatakan bahwa 689 mantan warga ISIS memiliki status kewarganegaraan. Dia mengatakan keputusan itu juga harus melalui persetujuan DPR, tidak hanya dari pemerintah.

“Sebelum dinyatakan tanpa negara, harus melalui persetujuan DPR. Harus ada keputusan hukum, harus ada file, jika perlu Keputusan Presiden terpisah diperlukan,” kata Rezasyah, Kamis (13/2).

Studi forensik dan penelitian juga diperlukan untuk membuat orang tanpa kewarganegaraan, tambahnya.

Teuku mengatakan ratusan mantan warga ISIS adalah pencari suaka dari semacam pencari suaka yang berada di bawah naungan UNCHR, Badan Evakuasi PBB.

Di sisi lain, pemerintah bertanggung jawab atas pengumpulan data dan verifikasi ratusan mantan ISIS. Termasuk pengumpulan data usia anak-anak hingga orang dewasa.

Jika nanti sebagian warga negara Indonesia akan dipulangkan, menurut Teuku, pemerintah harus siap menghadapi kemungkinan penolakan. Pemerintah harus mempertimbangkan pulau khusus itu sebagai tempat isolasi mantan warga negara Indonesia dalam proses deradikalisasi, kata Teuku.

Baca lebih banyak artikel terkait tentang Nation: https://www.indonesianupdates.com/category/nation/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *