Tue. Sep 17th, 2019

DPR Setujui Revisi UU MD3, Fahri Sebut Sinyal Rekonsiliasi Jokowi

DPR approves revision of MD3 Act, Fahri calls Jokowi’s reconciliation signal

Fahri Hamzah

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah merespons atas sikap DPR RI yang menyetujui untuk merevisi kembali UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3). Menurutnya, kesepakatan atas revisi UU MD3 merupakan sinyal rekonsiliasi dari Presiden Joko Widodo.

Fahri menyebut, hal itu akan memberikan kesempatan kepada semua pimpinan partai untuk duduk di MPR. Menurut dia, revisi tersebut tidak menjadi masalah sejauh presiden menyetujui atas penambahan jumlah pimpinan MPR tersebut.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui revisi UU MD3 sebagai rancangan undang-undang usulan DPR melalui rapat paripurna masa sidang I tahun 2019-2020 yang digelar pada Kamis (5/9) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta.
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPR Utut Adianto menanyakan kepada peserta sidang revisi UU MD3 menjadi usul DPR RI, sebelum disetujui oleh anggota dewan yang hadir.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Hendrawan Supratikno menjelaskan usulan revisi UU MD3 itu bertujuan agar tidak terjadi kegaduhan partai politik di parlemen. DPR RI menyetujui apabila revisi UU MD3 menjadi rancangan undang-undang usulan DPR RI.
Adanya usulan revisi tersebut lantaran banyak partai politik yang tidak puas akan komposisi pimpinan MPR.

Hendrawan menambahkan bahwa revisi tersebut prinsipnya untuk menciptakan suasa politik yang teduh, yang tidak gaduh, kondusif.
Hendrawan mengatakan hanya terdapat satu pasal saja yang direvisi terkait penambahan pimpinan MPR. Ia menjelaskan semua fraksi menyetujui rencana revisi UU MD3 ini.
Selain sepakat atas revisi UU MD3, DPR juga mengusulkan agar UU KPK direvisi.

Share On

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *