Mon. Sep 23rd, 2019

Duga Ada Transaksi Politik, Koalisi Masyarakat Madani Tolak Revisi UU KPK

Allegedly There Are Political Transactions, Civil Society Coalition Rejects KPK Law Revision

kpk1

Koalisi Masyarakat Madani Penyelamat KPK menolak revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Revisi UU KPK) yang tengah berjalan atas inisiatif DPR RI.

Koalisi mengatakan ada potensi transaksi politik antarpartai di DPR dalam revisi yang diajukan di akhir masa kerja DPR.
Hal itu disampaikan oleh analis politik Arif Susanto yang mewakili Koalisi di Jakarta, Senin (9/9).

Dugaan transaksi politik yang dimaksud salah satunya ialah berdasarkan prosedur pengajuan produk legislasi yang dianggap cacat.
Menurut Arif Revisi UU KPK seharusnya pengajuan dimasukkan terlebih dahulu dalam program legislasi nasional (Prolegnas). Tetai dalam hal ini malahan langsung diajukan dan disepakati di rapat paripurna.

Selain dari sisi prosedur yang cacat, hal lain yang menjadi sorotan yaitu pelaksanaan revisi UU KPK yang dikebut dan berbarengan dengan revisi Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3).

Arief mengatakan revisi UU KPK didorong oleh dua partai besar, yakni PDI Perjuangan dan Golkar. Sementara soal UU MD3 dikejar oleh partai-partai di luar pemerintahan, salah satunya adalah Gerindra.

Hal tersebut menurutnya, patut diduga sebagai transaksi antarpartai. Arief menjelaskan lebih lanjut usaha revisi UU KPK pada tahun antara 2011 dan 2012, salah satu partai yang sangat keras menentang adalah PDIP. Lalu di tahun 2017, Gerindra menjadi salah satu partai yang sangat keras menentangnya. Namun, menurut Arief, sekarang semua partai menyepakati yang berarti tidak ada satu posisi yang konsisten dan menunjukkan semua tidak lebih dari membangun posisi tawar.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas Feri Amsari meminta agar DPR menghentikan pembahasan revisi UU KPK dan kembali menyelesaikan prolegnas.

Feri juga meminta Presiden Jokowi untuk mengambil langkah tegas dengan menolak dan tidak mengeluarkan surat presiden. Sebab Revisi UU KPK atas inisiatif DPR tak akan gol tanpa adanya persetujuan presiden.

Share On

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *