Erick Thohir sambangi KPK minta pendampingan pengelolaan PEN BUMN, 53 korupsi dibahas?

BUMN

Erick Thohir sambangi KPK minta pendampingan pengelolaan PEN BUMN, 53 korupsi dibahas?

Diketahui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bersama dengan dua wakil menterinya diam-diam menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rabu, 8 Mei 2020.

Erick rupanya meminta pendampingan ke KPK dalam pengelolaan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang nilainya mencapai Rp 146,63 triliun.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan bahwa pendampingan dari lembaga anti rasuah tersebut ditujukan agar dana-dana yang dikucurkan oleh pemerintah kepada BUMN ini dapat dikelola dan disalurkan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti diberitakan sebanyak 17 perusahaan BUMN mendapatkan kucuran dana dari pemerintah dalam rangka PEN senilai total Rp 143,63 triliun.

Pemerintah sendiri memang mempunyai utang ke sejumlah BUMN senilai Rp 108,48 triliun. Sehingga dana tersebut untuk pencairan utang yang dilakukan pembayaran kepada PT Pertamina (Persero) Rp 40 triliun, PT PLN (Persero) Rp 48,46 triliun, PT Pupuk Indonesia (Persero) Rp 6 triliun dan PT KAI (Persero) Rp 300 miliar.

Selanjutnya ada Perum Bulog sebesar Rp 560 miliar, PT Kimia Farma Tbk (KAEF) Rp 1 triliun. Sejumlah perusahaan BUMN Karya seperti PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dan PT Jasa Marga Tbk (JSMR).

Selain pencairan utang, dana tersebut juga disalurkan dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN). Adapun yang akan menerima masing-masing yaitu, Rp 15,5 triliun PMN akan diterima oleh PT Hutama Karya (Persero) Rp 7,5 triliun, PT PNM (Persero) Rp 1,5 triliun, PT BPUI (Persero) Rp 6 triliun dan ITDC sebesar Rp 500 miliar.

Bentuk dukungan lainnya yakni dana talangan sebesar Rp 19,65 triliun. Dana talangan akan diberikan kepada PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) sebesar Rp 8,5 triliun, PT KAI Rp 3,5 triliun, Perum Perumnas Rp 650 miliar, PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) dan PT Perkebunan Nusantara (Persero) Rp 4 triliun.

Erick juga membahas pembiayaan penanganan COVID-19 yang secara langsung terkait dengan Kementerian BUMN. Yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan korporasi.

Selain itu, Erick juga menyampaikan adanya 53 kasus korupsi di tubuh perusahaan pelat merah tersebut di hadapan para pimpinan KPK, meski tak secara eksplisit.Belum ada satu kasus pun yang dilaporkan Erick secara resmi ke KPK. Karena itu, KPK belum bisa menyampaikannya ke publik.

kendati demikian, KPK menyatakan siap jemput bola untuk mendapatkan bukti dugaan korupsi yang dilakukan sejumlah perusahaan BUMN tersebut. “Kemungkinan penyelidikan bisa saja. KPK akan monitoring,” paparnya.

Perihal 53 kasus korupsi di tubuh BUMN itu, Erick mengungkapnya pada sesi diskusi virtual, Kamis (2/7) lalu. Menurutnya, hal itu terjadi karena ada campur aduk antara penugasan dan bisnis yang besar. Dualisme peran itu menjadi alasan di balik maraknya korupsi di BUMN.

Lebih lanjut ia menyebut, bahwa selama ini BUMN terhimpit oleh peran ganda. Di satu sisi BUMN merupakan perusahaan yang harus mengelola bisnis. Di sisi lainnya menjadi pelaksana penugasan pemerintah.

Bukan itu saja, faktor lain adalah banyaknya anak cucu BUMN yang bergerak di lini usaha yang sama. Karena itu, Erick merombak serta menggabungkan BUMN. Dari 142 BUMN, sudah dirampingkan jadi 107. “Target saya 70 sampai 80 BUMN. Anak cucu ditutup saja daripada bikin bisnis seragam,” ujarnya.

Baca lebih banyak artikel terkait tentang National:
https://www.indonesianupdates.com/category/nation/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *