Erick Thohir Tegaskan BUMN Dilarang Bentuk Anak Usaha dan Afiliasi

Erick Thohir Affirms SOEs Are Forbidden to Form Subsidiaries and Affiliates

Foto Erick Thohir Tegaskan BUMN Dilarang Bentuk Anak Perusahaan

Erick Thohir Tegaskan BUMN Dilarang Bentuk Anak Perusahaan

Adanya temuan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki anak, cucu, dan cicit usaha, membuat Menteri BUMN Erick Thohir mengambil tindakan tegas. Ia memperketat perizinan pembentukan anak usaha BUMN dengan menerbitkan Keputusan Menteri (Permen) BUMN Nomor SK-315/MBU/12/2019.

Penerbitan beleid ini dilakukan per 12 Desember 2019. Kemudian, kebijakan itu telah disampaikan kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden RI Ma’aruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati, serta pejabat Kementerian BUMN lainnya.

Pemberlakuan Keputusan Menteri ini pun sudah mulai berjalan sejak tanggal penerbitan aturan tersebut.

Setelah diterbitkannya kebijakan tersebut, maka hal ini berdampak pada pendirian anak perusahaan maupun perusahaan patungan di lingkungan BUMN. Pendirian tersebut bakal dihentikan sementara hingga Menteri BUMN melakukan pencabutan atas kebijakan tersebut, termasuk juga pada perusahaan afiliasi yang terkonsolidasi ke BUMN, cucu perusahaan serta turunannya. Langkah selanjutnya dari Kementerian BUMN ialah melakukan review terhadap keberadaan Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan yang kinerjanya dinilai tidak baik. Kemudian, nantinya akan diambil keputusan terbaik berdasarkan pengkajian dengan melibatkan Direksi BUMN.

Kendati demikian, ada pengecualian yang diberikan kepada beberapa anak perusahaan yang masuk dalam syarat pada diktum kedua beleid sebagai berikut :

1. Dikecualikan kepada pendirian anak perusahaan atau perusahaan patungan yang mengikuti tender dan atau tengah melaksanakan proyek-proyek BUMN di bidang usaha jasa konstruksi dan atau pengusahaan jalan tol.

2. Anak perusahaan atau perusahaan patungan yang tengah melaksanakan kebijakan atau program pemerintah.

Namun, anak-anak perusahaan tersebut tetap harus mengerjakan tender atau proyek yang sudah disetujui oleh Menteri BUMN. Selain itu yang pengerjaannya telah direview oleh tim bentukan dari Menteri BUMN.

Adapun Keputusan Menteri ini berlaku untuk seluruh BUMN, termasuk Persero Terbuka. Pemberlakuan kebijakan ini tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca lebih banyak artikel terkait tentang Ekonomi: https://www.indonesianupdates.com/category/economy/

Ikuti kami di Facebook dan tetap up to date dengan konten terbaru!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *