Mon. Sep 23rd, 2019

Firli Bahuri Terpilih Jadi Ketua KPK Baru, Komisi III DPR Kemukakan Alasannyav

Firli Bahuri Elected as Chair of the New KPK, Commission III of the House of Representatives Put forward the reason

kpk

Dari lima calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) yang ada, telah diputuskan oleh sebanyak 56 anggota Komisi Hukum DPR yang sepakat memilih Inspektur Jenderal Polisi Firli Bahuri sebagai Ketua KPK periode 2019-2023. Bertempat di Ruang Rapat Komisi Hukum di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Jumat, 13 September 2019, DPR sepakat untuk memilih Firli sebagai Ketua KPK meskipun terdapat penolakan dari masyarakat.

Usai proses pemilihan, Wakil Ketua Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Erma Suryani Ranik menanggapi penolakan tersebut dengan mengatakan bahwa pro dan kontra selalu ada dalam setiap pemilihan dan pihaknya tidak bisa menyenangkan semua orang.
Sebelumnya, para anggota DPR itu bersepakat untuk memilih lima dari sepuluh calon pimpinan KPK secara voting, bukan musyawarah. Dari hasil voting, muncul lima nama capim, yaitu Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, dan Firli. Dalam pemilihan Ketua KPK itu, semua anggota Komisi III DPR memberi suara untuk Firli, sehingga Ia mengantongi total 56 suara.

Akan tetapi, saat dilakukannya pemilihan Ketua KPK, proses voting ditiadakan. Proses pemilihan beralih menjadi musyawarah antar fraksi di Komisi Hukum. Proses musyawarah itu tak memakan waktu lama, yakni tidak sampai 10 menit, seluruh anggota sepakat untuk menunjuk Firli sebagai Ketua KPK. Sementara empat capim yang lain akan menjadi Wakil Ketua KPK.

Erma menilai, fraksi bersepakat memilih Firli karena suara yang dikantongi merupakan tertinggi dibandingkan calon lain. Dirinya sadar, cara ini tidak diatur dalam undang-undang. Namun, ia mengemukakkan alasannya bahwa berdasarkan kesepakatan yang ada, siapa pun peraih suara terbanyak maka dialah yang akan ditunjuk jadi pimpinan KPK.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Herman Hery mengatakan bahwa tidak ada kesengajaan atau operasi tertentu dalam pemilihan lima pimpinan dan ketua KPK.
Tanggapan lainnya datang dari Ketua Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Golkar, Aziz Syamsuddin yang menganggap kontroversi yang terjadi di masyarakat merupakan dinamika yang biasa dan meminta pro kontra ini selesai seiring dengan terpilihnya lima pimpinan baru KPK.

Share On

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *