FPI Ajak Bertemu Mendagri dan Menko Polhukam Untuk Bahas SKT yang Belum Terbit

FPI Invites to Meet Minister of Home Affairs and Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs to Discuss SKT that Has Not Been Published

Foto FPI ingin mengadakan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Mahfud Md

FPI ingin mengadakan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Mahfud Md

Terkait belum terbitnya Surat Keterangan Terdaftar (SKT), Front Pembela Islam (FPI) menilai ada dinamika politik di balik ini semua. Oleh karenanya, guna meluruskan dinamika tersebut, FPI ingin mengadakan pertemuan dengan Mendagri Tito Karnavian dan Menko Polhukam Mahfud Md.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Tim Bantuan Hukum FPI, Sugito Atmo Prawiro, Sabtu (30/11/2019).

Menurut penuturan Sugito, saat ini FPI dianggap sebagai oposisi non-partai oleh pemerintah. Ia menganggap pemerintah memanfaatkan regulasi yang ada untuk menghambat terbitnya SKT FPI. Kendati demikian, dirinya tetap optimis apabila SKT itu akan segera diterbitkan pemerintah. Sehingga, untuk lebih meyakinkan, ia menyebut FPI siap bertemu dan berdiskusi di manapun oleh Tito dan Mahfud. Apabila terdapat masalah pada kata-kata khilafah Islamiyah ataupun NKRI bersyariah dalam AD/ART, FPI menyatakan siap menjelaskan. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah mendapat informasi dari sumber langsung bukan pihak lain.

Selain itu, Sugito pun menjelaskan soal khilafah islamiyah yang ada dalam AD/ART FPI yaitu sekadar bentuk kerja sama antar-negara islam dari berbagai segi, seperti ekonomi, politik, dan hukum. Menurutnya konsep ini seperti organisasi Uni Eropa atau Nato.
Diberikan sebelumnya, dalam rapat bersama Komisi II DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11) Mendagri Tito Karnavian mengatakan masalah yang ada saat ini adalah soal Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga FPI. Tito menyinggung soal AD/ART itu dengan teologi penerapan Islam secara kafah di bawah naungan Khilafah Islamiyah.

Baca lebih banyak artikel terkait tentang Politik: https://www.indonesianupdates.com/category/political/

Ikuti kami di Facebook dan tetap up to date dengan konten terbaru!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *