Helmy Yahya Dinonaktifkan Sebagai Dirut TVRI, Diberi Waktu Pembelaan Hingga 4 Januari 2020

Helmy Yahya Disabled As President Director of TVRI, Given Defense Time Until January 4, 2020

Foto Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G Plate

Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G Plate bahwa Helmy Yahya memiliki hak untuk membela diri setelah dipindahkan dari posisinya sebagai Presiden Direktur TVRI

Menurut pernyataan dari Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, bahwa Helmy Yahya memiliki hak membela diri setelah dicopot dari posisinya sebagai Direktur Utama (Dirut) TVRI. Pembelaan diri itu berlaku hingga satu bulan. Adapun, aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

“SK (Surat Keputusan) itu pasti sudah ada prosesnya. Yang saya maksudnya dengan mekanismenya adalah terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak,” ungkap Johnny bertempat di Kemenkominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2019).

Menurut Johnny, Dewan Pengawas (Dewas) pasti memiliki alasan dalam pencopotan itu. Untuk pembuktian alasan pemberhentian itu, Johnny menyebut bahwa Helmy Yahya memiliki hak membela diri selama satu bulan hingga 4 Januari 2020.

Johnny menyebut kalau menurut catatannya, surat pemberhentian Dewas itu tanggal 4 Desember.

Lebih lanjut, Johnny menjelaskan bahwa di dalam PP tersebut Dewas juga memiliki waktu dua bulan yang dipergunakan untuk mengambil keputusan atas hak pembelaan diri yang datang dari Helmy. Menurut Johnny, ada tiga kemungkinan yang akan diputuskan.

Pertama, Dewas kemungkinan menerima pembelaan dari Helmy Yahya. Jika itu terjadi, maka pencopotan itu dibatalkan dan Helmy bisa bertugas kembali. Kedua, Dewas tidak menerima pembelaan yang dilakukan oleh Helmy tersebut. Lalu, kemungkinan ketiga, apabila Dewas sama sekali tidak mengambil sikap atas pembelaan itu dalam kurun waktu dua bulan, maka pencopotan jabatan batal dan Helmy bisa bertugas kembali sebagai Direktur televisi publik tersebut. Meski demikian, Johnny meminta agar permasalahan internal TVRI dapat diselesaikan secara akuntabel melalui governance TVRI yang baik. Sehingga diharapkan tidak ada pihak yang dirugikan.

Baca lebih banyak artikel terkait tentang Bangsa: https://www.indonesianupdates.com/category/nation/

Ikuti kami di Facebook dan tetap up to date dengan konten terbaru!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *