Jika Haji 2020 batal, dana calon jemaah?

If the Hajj 2020 is canceled, the funds for prospective pilgrims?

In the midst of the corona virus pandemic, there is a possibility that the Hajj pilgrimage in 2020 will be canceled by the Saudi Arabian government.

Ditengah pandemi virus corona ini, ada kemungkinan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 ini dibatalkan pemerintah Arab Saudi. Menindaklanjuti hal tersebut, Kemenag dan DPR telah sepakat bahwa setoran luas para Calon Jemaah Haji Reguler dapat dikembalikan kepada para calon jamaah yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Sedangkan bagi calon jemaah haji khusus, pengajuan pengembalian setoran lunas dapat dilakukan melalui penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK)

Hal ini disepakati dalam rapat dengar pendapat Kementerian Agama (Kemenag) bersama DPR pada Rabu (15/4/2020), membahas skenario ibadah haji merespons Covid-19.

“Terhadap jemaah yang menarik kembali setoran lunasnya, yang bersangkutan akan menjadi jemaah berhak lunas pada tahun berikutnya,” begitu kutipan salah satu butir simpulan rapatnya yang dibagikan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Nizar Ali melalui keterangan tertulis, Jumat (17/4/2020).

Nizar Ali menyatakan telah menyiapkan skenario pengembalian dana pelunasan jemaah haji reguler jika haji tahun ini dibatalkan.

Meskipun demikian, Nizar menegaskan yang dikembalikan hanya biaya pelunasannya, bukan dana setoran awalnya. Kecuali jika jemaah berniat membatalkan rencananya beribadah haji.

Khusus haji reguler, Nizar merancang dua opsi mekanisme pengembalian uang para calon jemaah.

Pertama, dana nantinya dikembalikan dengan cara calon jemaah yang sudah mengajukan pengembalian tersebut. Caranya, calon jemaah datang ke kantor Kemenag kabupaten/kota untuk mengajukan pengembalian biaya pelunasan.

Nantinya, Kantor Kemenag akan melakukan input data pengajuan ke sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu (Siskohat), untuk kemudian diverikasi dan disetujui.

Setelah itu, Dirjen PHU akan mengajukan ke BPKH daftar jemaah yang meminta pengembalian. Lalu pihak BPKH melakukan pengembalian dana ke rekening jemaah.

Calon jemaah yang mengajukan pengembalian dana akan berstatus “belum lunas” di Siskohat. Tahun depan, calon jemaah harus kembali melakukan pelunasan setelah Bipih ditetapkan.

“Bagi jemaah yang tidak menarik biaya pelunasannya, tercatat di Siskohat sebagai jemaah lunas tunda. Tahun depan, jika Bipihnya sama, tidak perlu lagi membayar pelunasan. Jika Bipih tahun depan lebih besar, jemaah hanya bayar selisihnya,” tambah dia.

Opsi kedua, biaya pelunasan akan dikembalikan kepada semua jemaah, baik yang mengajukan ataupun tidak.

pada scenario ini, mekanismenya Ditjen PHU langsung mengajukan pengembalian biaya pelunasan semua jemaah ke BPKH, dan mengubah status calon jemaah di Siskohat menjadi belum lunas.

Calon Jamaah Haji Khusus

Seperti halnya haji reguler, para calon Jemaah Haji Khusus bisa mengajukan pengembalian setoran lunas melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) tempatnya mendaftar.

Namun, untuk haji khusus, Nizar cenderung memilih proses pengembalian seperti pada opsi pertama dengan mengajukan pengembalian dari jemaah.

Mekanismenya, para calon jemaah yang akan meminta pengembalian Bipih pelunasan membuat surat ke PIHK dengan menyertakan nomor rekeningnya. PIHK lalu membuat surat pengantar pengajuan pengembalian Bipih pelunasan ke Kemenag berikut nomor rekening jemaah yang menjadi tujuan transfer.

Lantas, Kemenag akan mengajukan surat pengantar pengembalian Bipih pelunasan ke BPKH.

Diketahui berdasarkan data Kemenag sampai dengan 16 April 2020,  sebanyak 79,31 persen calon jemaah haji reguler dan 69,13 persen jemaah haji khusus yang sudah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1441H/2020M.

Baca lebih banyak artikel terkait tentang National:
https://www.indonesianupdates.com/category/nation/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *