Sun. Aug 18th, 2019

JK: Ada Perbedaan Pandangan di Internal pada Pembahasan RUU Pertanahan

JK: There are Differences of Views Internally in the Discussion of the Land Bill

Jusuf Kalla

Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menyatakan masih ada perbedaan pandangan di pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan, yakni dalam menyikapi lahan yang berada di dalam kawasan hutan negara.
JK menyatakan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup merasa memiliki wewenang atas lahan tersebut. Di sisi lain, Kementerian Agraria dan Tata Ruang selaku pusat kendali pertanahan nasional meminta agar pihaknya yang mendata kawasan hutan negara tersebut.
Dirinya memastikan perbedaan pandangan tersebut tak sampai menimbulkan perdebatan panjang. Juga, ia meyakini, masalah ini akan selesai dalam waktu satu hingga dua pekan. JK, lebih lanjut menjelaskan, lahan milik seluruh masyarakat akan terdaftar di negara dengan dibentuknya Undang-undang Pertanahan yang baru. Hal tersebut akan mengantisipasi apabila ada klaim sepihak atas lahan kepemilikian masyarakat.
Dengan demikian, JK mengatakan, RUU Pertanahan akan melindungi masyarakat saat terjadinya konflik dengan pihak lain yang mengklaim atas kepemilikan lahan.
Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan DPR RI Herman Khaeron menargetkan RUU Pertanahan bisa rampung paling lambat pada September 2019.
Saat ini Herman dan tim kerjanya telah menyelesaikan pembahasan dalam rapat bersama tim perumus dan sinkronisasi. Salah satu yang dibahas yakni pasal-pasal yang dielaborasi.

Share On

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *