Jokowi dan DPR Ingin Ada SP3 di KPK, ICW: Untuk Memperlemah KPK

Jokowi and DPR Want SP3 in KPK, ICW: To Weaken KPK

jokowi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menyetujui Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (‎KPK). Langkah selanjutnya, pemerintah bersama -sama dengan DPR akan melakukan pembahasan.

Menurut pertimbangan dari Presiden Jokowi bahwa KPK dirasa perlu untuk menertibkan surat penghentian penyidikan (SP3). ‎Alasannya, penegakan hukum juga harus mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), serta memberikan kepastian hukum.

Jokowi menyebut bahwa DPR menginginkan agar KPK bisa mengeluarkan SP3 maksimal satu tahun. Namun, penerbitan SP3 menurut pemerintah adalah diminta menjadi dua tahun. Hal ini menurut pemerintah bertujuan agar memberikan waktu memadai bagi KPK, yang penting ada kewenangan KPK untuk memberikan SP3 yang bisa digunakan ataupun jika tidak digunakan.

Sementara itu, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan, KPK tidak seharusnya diberikan kewenangan untuk mengeluarkan SP3. Sebab, dikhawatirkan KPK nantinya akan mudah menetapkan orang sebagai tersangka.

Sehingga apabila hal itu terjadi, berakibat pada penegakan hukum yang amburadul. Karena ada kemungkinan nantnya KPK tidak berhati-hati dalam menetapkan tersangka. Padahal, dalam penetapan tersangkan terdapat mekanisme praperadilan.

Donal mengatakan, apabila seseorang merasa keberatan dengan status tersangka yang ditetapkan maka yang bersangkutan bisa mengajukannya ke praperadilan. Setelahnya, apabila praperadilan dikabulkan, maka status tersangka tersebut akan gugur dengan sendirinya.

Donal melanjutkan, artinya revisi UU KPK yang ada saat ini merupakan upaya melemahkan lembaga antirasuah.‎ Sehingga dirinya tak percaya revisi UU KPK tersebut ditujukan untuk membuat KPK semakin kuat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *