Jokowi Tegaskan Kartu Prakerja Bukan Program Gaji Pengangguran

Jokowi Affirms Employment Card Not Unemployment Salary Program

Foto Jokowi Menegaskan kartu pra-kerja yang akan direalisasikan bukan program

Jokowi menegaskan kartu pra-kerja yang akan direalisasikan bukan program yang ditekankan untuk memberikan gaji pengangguran

Kartu prakerja yang akan direalisasikan ditegaskan bukan program untuk memberi gaji bagi penganggur. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/12). Jokowi meluruskan persepsi sebagian masyarakat yang dianggap keliru soal program yang menjadi janji kampanye Jokowi-Ma’ruf pada pilpres 2019 lalu.

Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan bahwa program kartu prakerja merupakan program untuk membantu biaya pelatihan vokasi bagi para pencari kerja yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang menempuh pendidikan fomal. Program kartu ini juga diberikan kepada para pekerja aktif yang mengalami PHK dan perlu meningkatkan kompetensinya.

Dia mengatakan pemerintah berfokus pada dua hal dalam menjalankan program kartu prakerja ini. Pertama, mempersiapkan angkatan kerja. Kedua, meningkatkan keterampilan pekerja PHK melalui peningkatan keterampilan (upskilling) dan pelatihan ulang (reskilling). Sehingga diharapkan para pengguna kartu prakerja ini bisa makin produktif dan berdaya saing.

“Dalam ratas ini, saya ingin mendapatkan laporkan persiapan detail implementasi soal pembentukan project management office (PMO). Kemudian, kesiapan platform sistem digital dan alur bisnis prosesnya seperti apa, kesiapan lembaga pelatihan, dan rancangan skema pencairan dana atau pembayarannya,” ujar Jokowi.

Anggaran kartu prakerja yang diusulkan Jokowi dalam APBN 2020 nilainya sebesar Rp 7,81 triliun. Sedangkan total anggaran untuk akses digital senilai Rp 3,98 triliun dengan target 1,5 juta orang.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rencananya kartu prakerja akan diuji coba pada April 2020. Kota yang akan dilakukan uji coba adalah di Jakarta dan Bandung. Lalu, di periode April-Agustus 2020, uji coba akan diperluas di beberapa kota lain di Indonesia.
Bagi masyarakat yang inign mendapatkan fasilitas kartu prakerja, ada sejumlah syarat antara lain WNI berusia lebih dari 18 tahun dan tidak sedang menempuh pendidikan formal. Informasi lebih lanjut bisa diakses dengan membuka situs yang direncanakan tersedia pada Februari 2020.

Dia mengatakan alokasi anggaran yang disiapkan pemerintah untuk kartu prakerja pada 2020 mencapai Rp 10 triliun. Setiap pemegang kartu bakal mendapat alokasi biaya pelatihan bervariasi yakni berkisar antara Rp 3 juta sampai Rp 7 juta. Besaran biaya ini bergantung pada jenis pelatihan yang akan didapat.

“Misalnya, pelatihan lifestyle seperti barista, menjahit, atau hairdressing akan lebih rendah dibanding pelatihan decoding atau algoritma (IT),” ujar Ketua Umum Partai Golkar ini.

Airlangga menuturkan bahwa pada prinsipnya kartu prakerja memberikan fasilitas pelatihan bagi para pencari kerja, orang yang berhenti kerja, atau yang akan pindah kerja. Mereka akan diberi pelatihan dari lembaga yang sudah menjalin kerja sama dengan pemerintah, baik dengan cara daring (online) maupun luring (offline).

Baca lebih banyak artikel terkait tentang Bangsa: https://www.indonesianupdates.com/category/nation/

Ikuti kami di Facebook dan tetap up to date dengan konten terbaru!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *