Kaji Ulang Revisi KUHP, Yasonnna Batasi 14 Pasal Saja

Review the Criminal Code Revision, Yasonnna Limit 14 Articles Only

Foto KUHP (RKUHP), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly

KUHP Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna

Mengenai revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan pihaknya memberi kesempatan untuk mengkaji ulang secara terbatas yang sebelumnya tertunda pada masa sidang DPR RI periode 2014-2019.

Meski begitu, ada pembatasan dalam pengkajian ulang tersebut di mana Yasonna membatasi hanya pada empat belas pasal. Sebab, menurutnya sudah terlalu banyak waktu dan anggaran yang dihabiskan untuk pembahasan RKUHP.

Bertempat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/11), Yasona berkata kepada wartawan, “Iya, kalau kamu suruh buka kembali sampai ke belakang, sampai hari raya kuda tidak akan sampai selesai itu”.

Menurut Yasonna, negara sudah terlalu banyak berinvestasi dalam revisi KUHP, yang biayanya mencapai hingga Rp70 miliar hingga saat ini.

Pengkajian yang tertunda pada masa sidang di periode sebelumnya, kader PDIP itu menilai hal tersebut terjadi karena ketidakpahaman masyarakat. Untuk itu, dirinya mengimbau agar tidak ada lagi kegaduhan seperti kemarin saat pembahasan kembali dimulai.

“Yang dulu itu kan adalah sedikit politiknya, ya kan, bikin ramai-ramai dikit lah, ya kan. Kalau sekarang kan sudah cooling down,” kata Yasonna.

Meskipun begitu, dia mengatakan terkait pasal-pasal yang berpotensi memicu kontroversi, pihaknya membuka kemungkinan untuk merevisinya. Namun, untuk pasal penghinaan presiden, dirinya menegaskan tak akan menghapusnya untuk menjaga martabat kepala negara.

Yasonna mengaku jika dirinya berharap RKUHP bisa segera disahkan parlemen. Oleh karenanya, Yasonna menargetkan RKUHP akan kembali dibahas pada Januari 2020.

“Prolegnas diselesaikan sebelum reses, maka praktisnya Januari dong mulai bicara,” ujar Yasonna.

Seperti diberitakan sebelumnya, pembahasan serangkaian rancangan dan revisi undang-undang ditunda DPR pada akhir periode 2014-2019. Sejumlah undang-undang tersebut di antaranya yaitu,  revisi KUHP, RUU Minerba, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan, RUU PKS, dan RUU KKS.

Penyebab ditundanya revisi RUU tersebut, setelah adanya aksi unjuk rasa yang dimotori mahasiswa yang digelar serentak di sejumlah daerah pada September 2019. Dalam aksi demonstrasi itu, bahkan memakan korban yang menewaskan lima orang di rangkaian aksi bertajuk #ReformasiDikorupsi.

Baca lebih banyak artikel terkait tentang Politik: https://www.indonesianupdates.com/category/political/

Ikuti kami di Facebook dan tetap up to date dengan konten terbaru!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *