Kekecewaan dan kecaman sejumlah pihak terhadap rencana Reklamasi DKI Jakarta

DKI_Jakarta

Kekecewaan dan kecaman sejumlah pihak terhadap rencana Reklamasi DKI Jakarta

Reklamasi bakal dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di bagian utara Jakarta. Anies menerbitkan izin reklamasi di Jakarta Utara lewat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020. Perluasan kawasan dilakukan di area rekreasi Dunia Fantasi (Dufan) seluas lebih kurang 35 hektare dan Taman Impian Jaya Ancol lebih kurang 120 hektare.

Dalam kepgub itu Anies mewajibkan PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) selaku pengembang proyek reklamasi, melakukan sejumlah hal dan kajian teknis terlebih dulu. Diantaranya, melengkapi kajian teknis seperti penanggulangan banjir yang terintegrasi, dampak pemanasan global, pengambilan material perluasan lahan, perencanaan infrastruktur, dan dampak lingkungan.

Surat tersebut juga menegaskan pembangunan harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Masterplan dan Panduan Rancang Kota (Urban Design Guidelines/UDGL) serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

Selain itu, Anies juga meminta PJA menyediakan sarana, prasarana, dan utilitas dasar yang dibutuhkan, termasuk angkutan umum massal, jaringan utilitas, infrastruktur pengendali banjir, ruang terbuka biru, ruang terbuka hijau serta sarana pengelolaan limbah cair dan padat.

Keputusan Gubernur DKI tersebut menimbulkan kecaman dari sejumlah pihak. Salah satunya Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), organisasi yang juga lantang menolak reklamasi Teluk Jakarta.

Sekretaris Jenderal Kiara Susan Herawati menegaskan keputusan ini adalah ironi karena salah satu janji Anies dalam pilkada lalu adalah menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Selain itu, menurutnya, Gubernur DKI mengakali hukum dengan mendasarkan kepgubnya dengan Undang-Undang yang ada. Kemudian, kebijakan reklamasi itu dinilainya hanya akan memperkuat praktik komersialisasi kawasan pesisir

Di lain pihak, Relawan Jaringan Warga Jakarta Utara (Jawara) Anies-Sandi mengecam reklamasi Ancol, Jakarta Utara. Anies didesak membatalkan izin reklamasi itu.Koordinator Jawara Sanny Irsan mengatakan pada Pemilihan Gubernur 2017 pihaknya mendukung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno karena janji kampanye menolak reklamasi. Namun, Anies justru mengeluarkan izin reklamasi Pantai Ancol Senin, 24 Februari 2020.

“Menurut kami, Pak Anies sudah menyalahi janji kampanyenya. Aneh sekali saat ini kok Pak Anies bisa tergoda oleh godaan pengembang,” kata Sanny di Ancol, Jakarta Utara, Minggu, 5 Juli 2020.

Masyarakat yang tergabung dalam Pemuda Jakarta Utara menyebut keputusan Anies tentang perluasan kawasan Ancol dianggap sebagai bentuk perampasan pantai publik oleh pemerintah. “Secara definisi jelas ini merupakan bentuk reklamasi,” kata tokoh pemuda Gerakan Bangun Jakarta Utara, Kemal Abubakar di Pantai Ancol, Minggu (5/7).

Kemal menjelaskan perluasan kawasan itu dilakukan sebagai bentuk komersialisasi dan monopoli yang diserahkan kepada pihak PJA sebagai pengembang.

Kemal menegaskan jika Anies tidak mencabut SK Gubernur itu, pihaknya akan menurunkan masa untuk menolak reklamasi.Kekecewan juga datang dari Perwakilan nelayan juga turut menyuarakan penolakan terhadap reklamasi Ancol.

Forum Komunikasi Nelayan Jakarta menilai, Anies telah mencederai janji kampanye untuk menolak reklamasi Teluk Jakarta pada Pilkada 2017 lalu terkait terbitnya SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk memperluas Taman Impian Jaya Ancol.

“Kalau tetap dipaksakan, kami akan melawan, saya akan membawa gerbong penolakan reklamasi dari persaudaraan nelayan Teluk Jakarta,” tegas ketua forum, Muhammad Tahir di pantai Ancol, Minggu (6/7/2020), seperti dikutip Antara.

Sementara itu, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan reklamasi perluasan kawasan Ancol dan Dufan, Jakarta Utara seluas 155 hektar tidak akan bersinggungan dengan kepentingan nelayan.

Menurut Saefullah, area tersebut sama sekali bukan area atau tempat beraktivitas nelayan. “Perluasan lokasi Ancol dipilih karena dinilai sebagai lokasi yang tidak bersinggungan dengan kepentingan nelayan,” ujar Saefullah.

Konsep perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan Dufan berbeda dengan konsep reklamasi pulau yang telah dicabut izinnya. Menurut Saefullah, perluasan kawasan Ancol bertujuan untuk menyediakan kawasan rekreasi bagi masyarakat.

Selain itu, lanjut Saefullah, perluasan kawasan Ancol juga bertujuan untuk menampung tanah hasil pengerukan 5 waduk dan 13 sungai di wilayah DKI Jakarta. Proses pengerukan itu telah dilaksanakan sejak tahun 2009.

“Tanah hasil pengerukan tersebut ditumpuk di pantai utara Jakarta tepatnya d wilayah Ancol Timur dan Ancol Barat, menempel langsung dengan area yang dikelola Taman Impian Jaya Ancol,” ungkap Saefullah.

“Penumpukan tanah tersebut pada akhirnya akan membentuk area tersebut karena proses pemadatan yang dilakukan untuk menjaga agar tanah tidak tercecer ke dasar laut secara tidak teratur,” ujarnya.

VP Corporate Secretary PJA, Agung Praptono menjelaskan perluasan kawasan rekreasi itu, untuk menjadikan Ancol bukan hanya kebanggaan DKI Jakarta tetapi juga ikon Indonesia. “Saat ini masih dalam tahapan surat keputusan, belum ada perkembangan,” ujar Agung.

Agung mengatakan, semua proses dan tahapan sedang dilaksanakan sebagai bagian dari rencana Ancol untuk menjadi kawasan rekreasi terpadu terbesar di Asia Tenggara.

Baca lebih banyak artikel terkait tentang National:
https://www.indonesianupdates.com/category/nation/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *