Larangan Koruptor Ikut Pemilu, Bawaslu Usulkan Dimasukkan dalam Poin Revisi UU Pemilu

Prohibition of Corruptors in Elections, Bawaslu Proposes to be Included in the Election Law Revision Points

Foto Menurut Rahmat Bagja, anggota Badan Pengawas Pemilu Indonesia

Menurut Rahmat Bagja, anggota Badan Pengawas Pemilu Indonesia

Mantan terpidana kasus korupsi yang dilarang ikut pemilihan umum (pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) diminta agar dimasukkan dalam poin revisi Undang-Undang (UU) tentang pemilu dan pilkada. Hal itu diusulkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Atas usulan ini, dikabarkan Komisi II DPR RI sepakat untuk merevisi kedua UU tersebut.

Menurut keterangan Anggota bawaslu RI Rahmat Bagja, bahwa usulan itu telah disampaikan dalam daftar isian masalah (DIM) dari pihak Bawaslu ke Komisi II DPR beberapa waktu lalu. Adapun secara garis besar, ada sejumlah poin usulan revisi dalam DIM tersebut yang meliputi pengawasan, penindakan, penyelesaian sengketa, sanksi pidana, sentra penegakan humum terpadau (gakkumdu). “Kemudian juga persoalan mantan narapidana korupsi,” ujar Bagja di kawasan Jakarta Barat, Jumat (29/11).

Dirinya menyatakan setuju terhadap adanya wacana dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang mantan koruptor maju pilkada 2020 mendatang. Tapi, menurutnya, larangan itu seharusnya diatur dalam Undang-Undang.

Alasan yang mendasari usulan ini, Bagja mengatakan salah satunyialah tingkat kejahatan korupsi yang masih tinggi hingga sekarang. Korupsi menurut penilaian Bawaslu, dianggap sebagai kejahatan serius oleh masyarakat yang harus diatasi.

Dia menjelaskan bahwa Bawaslu mengusulkan larangan mantan terpidana kasus korupsi mengikuti pilkada dan pemilihan legislatif (pileg). Pasalnya, untuk pemilihan presiden, larangan sudah jelas diatur dalam Undang-Undang.

Baca lebih banyak artikel terkait tentang Politik: https://www.indonesianupdates.com/category/political/

Ikuti kami di Facebook dan tetap up to date dengan konten terbaru!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *