Melalui PKPU Baru, KPU Perbolehkan eks Koruptor Maju Pilkada Serentak 2020

Through the New PKPU, the KPU allows ex-corruptors to advance the simultaneous regional elections in 2020

Foto-foto KPU memungkinkan mantan koruptor untuk memajukan pemilu secara serentak pada tahun 2020

KPU mengizinkan para mantan koruptor untuk memajukan pemilu secara serentak pada tahun 2020

Sebentar lagi, Indonesia bakal menggelar Pilkada serentak 2020. Namun ada peraturan baru lewat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yaitu bahwa mantan narapidana kasus korupsi diperbolehkan untuk mencalonkan diri.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik yang mengatakan bahwa PKPU tersebut telah disahkan‎. Sehingga, aturan ini sudah berlaku untuk Pilkada serentak di 2020 mendatang.

“Itu kan sudah disahkan, jadi sekarang sudah berlaku,” kata Evi saat dikonfirmasi, Jumat (6/12).

Kendati demikian, imbauan tetap disampaikan KPU kepada partai politik agar sebaiknya tidak mencalonkan orang yang pernah menjadi narapidana kasus korupsi. Meskipun, hal tersebut sifatnya adalah imbauan saja, bukan pelarangan.

“Jadi di‎ Pasal 3A, kami meminta kepada partai politik untuk mengutamakan yang bukan napi koruptor,” sebut Evi.

Untuk diketahui,‎ KPU menerbitkan aturan tersebut yang tertuang dalam PKPU Nomor 18/2019 yang tidak melarang mantan narapidana kasus korupsi untuk menjadi kepala daerah.

PKPU dengan Nomor 18 tahun 2019 itu ditetapkan pada 2 Desember 2019 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota..

Adapun, ketentuan soal eks koruptor bisa dilihat pada Pasal 4 tentang ‘Persyaratan Calon’. Namun ada pengecualian, yakni pada huruf h, terdapat ketentuan di mana dua mantan narapidana dilarang ikut Pilkada, yaitu bandar narkoba dan pelaku kejahatan seksual pada anak.

Walaupun mantan narapidana kasus korupsi bisa maju dalam Pilkada 2020, namun KPU menambahkan satu pasal dalam Peraturan KPU ini.  Tambahan satu pasal itu mencantumkan imbauan kepada partai politik untuk tidak mencalonkan eks napi korupsi dalam Pilkada. Ketentuan ini tepatnya tercantum dalam Pasal 3A angka 4, sebagai berikut:

Bakal calon perseorangan yang dapat mendaftar sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota diutamakan bukan mantan terpidana korupsi.

Baca lebih banyak artikel terkait tentang Politik: https://www.indonesianupdates.com/category/political/

Ikuti kami di Facebook dan tetap up to date dengan konten terbaru!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *