Menteri Rangkap Jabatan Ketum Parpol, Riskan Bersinggungan

Minister of Political and Political Party Minister’s concurrent position, Riskan Junction

Foto Presiden Joko Widodo menarik tiga ketua partai politik ke kabinet Indonesia yang maju

Presiden Joko Widodo menarik tiga ketua partai politik ke kabinet Indonesia yang maju

Setelah pelantikannya pada bulan Oktober lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menarik tiga ketua umum partai politik masuk ke dalam kabinet Indonesia maju. Ketiganya adalah Ketum Gerinda Prabowo Subianto (Mentri Pertahanan), Ketum Golkar Airlangga Hartato (Menko Perekonomian), dan Ketum PPP Suharso Monoarfa (Menteri Perencanaan Pembangunan dan Kepala Bappenas).

Berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara, yakni pasal 23 diatur tentang larangan terhadap menteri memiliki rangkap jabatan. Secara spesifik, pasal C menyebutkan bahwa menteri dilarang rangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Guru Besar Tata Hukum Negara Universitas Bengkulu, yakni Professor Djuanda menjelaskan bahwa ketentuan pasal 23 tersebut merupakan pesan secara hukum bahwa seorang menteri tidak boleh rangkap jabatan. Apabila seorang menteri rangkap jabatan akan berakibat terjadi konflik kepentingan antara kepentingan negara dan kepentingan partai yang dipimpinnya.

Dirinya pun menambahkan bahwa sebenarnya tidak hanya menteri yang harusnya dilarang merangkap jadi ketua umum parpol. Tetapi juga lembaga tinggi negara lainnya, baik itu legislatif ataupun eksekutif. Hal ini memiliki tujuan yang sama, yakni dikhawatirkan dapat bersinggungan langsung antara kepentingan negara dan partai politik.

Akan tetapi, bunyi pasal 23 huruf C tersebut masih bisa diperdebatkan. Djuanda menyebutkan bahwa perlu diperjelas kembali apa yang dimaksud dengan yang dibiayai oleh APBN atau APBD.

Selain itu, Djuanda menambahkan, apakah dalam arti setiap penerimaan partai politik yang seperti saat ini termasuk dalam kategori dibiayai oleh APBN. Sebab hal ini ada yang menganggap bahwa bantuan tersebut bukan biaya operasional partai karena sifatnya bantuan yang hanya berdasarkan pada jumlah kursi yang ada di legislatif.

Berikut adalah bunyi Pasal 23 UU Kementerian Negara :

Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:

1. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau

Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Baca lebih banyak artikel terkait tentang Politik: https://www.indonesianupdates.com/category/political/

Ikuti kami di Facebook dan tetap up to date dengan konten terbaru!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *