Muncul wacana bahan bakar Premium dan Pertalite yang ingin dihapus

Bahan_bakar_minyak

Muncul wacana bahan bakar Premium dan Pertalite yang ingin dihapus

Muncul wacana bahwa aka nada penghapusan bahan bakar minyak atau BBM jenis Premium dan Pertalite. Adapun alasan yang mencuat, bahwa pemerintah melakukan penghapusan BBM beroktan rendah itu dilakukan untuk mengurangi emisi karbon.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Arifin Tasrif sempat berujar kalau Indonesia ke depannya akan menggunakan energi yang rendah oktan atau lebih bersih.

Indonesia saat ini termasuk satu dari enam negara yang masih mengonsumsi Premium. “Ke depan akan ada penggantian untuk memakai energi yang lebih bersih,” kata Arifin Tasrif dalam rapat dengan Komisi VII DPR, Kamis (25/6) lalu.

Pertamina pun telah menyiapkan strategi jangka panjang untuk mengurangi konsumsi Premium dengan research octane number (RON) 88 dan Pertalite dengan kandungan RON 90.

Termasuk juga arahan Menteri BUMN Erick Thohir kepada PT Pertamina (Persero) untuk memangkas produk BBM-nya yang dinantikan oleh berbagai pihak. Salah satunya, Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) yang mendorong penghapusan bahan bakar tak ramah lingkungan sejak 2005.

Erick sendiri melihat produk BBM Pertamina terlalu banyak sehingga tidak efisien, baik dari sisi produksi maupun distribusi.”Mereka bensinnya, solarnya, banyak, ada sembilan. Nah, ini mau kami konsolidasikan, jangan produk terpisah,” ujar Erick Thohir dalam konferensi pers virtual, Jumat (12/6) lalu.

PT Pertamina (Persero) selaku penyedia produk BBM tersebut buka suara menanggapi isu penghapusan Premium dan Pertalite. CEO Trading & Marketing Retail Pertamina Mas’ud Khamid mengaku tidak mengetahui adanya isu tersebut. Dia menegaskan Pertamina hanya sebagai operator dan hanya mengikuti perintah regulator

Mas’ud menjelaskan, Pertamina saat ini memiliki 4 produk yakni Premium, Pertalite, Pertamax dan Pertamax Turbo. Jika mengacu pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memang hanya ada 2 produk yang dinilai ramah lingkungan.

Pertamina, lanjut Mas’ud tidak memiliki wewenang dalam penghapusan produk BBM termasuk Premium. Pihaknya hanya akan menjalankan keputusan yang diambil pemerintah.

“Ya tanya regulatornya, kita dukung yang terbaik. Perkara aturannya seperti apa kita ikuti,” imbuhnya.Di lain pihak, anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mempertanyakan hal itu dalam rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan yang digelar siang ini di gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/7/2020).

“BBM pertalite maupun premium dikurangi atau ditiadakan, ini memang kembali kebijakan yang ada kemudian permen,” ujarnya.Roro mengatakan, jika memang Premium dan Pertalite akan dihapus, apakah Pertamina sudah memiliki rencana mengeluarkan produk penggantinya. Sebab memang Premium merupakan produk BBM subsidi untuk masyarakat kecil dan dipakai orang banyak.

“Kalau memang akhirnya akan dihapus dan ditiadakan adakah BBM penggantinya dan bagaimana skema subsidi BBM-nya? Tapi ini juga cocoknya kita bicarakan dengan pak menteri,” ujarnya.

Menurut Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Demokrat Sartono Hutomo, kabar penghapusan itu menjadi pertanyaan banyak orang.”Menghapus dan menghilangkan Premium dan Pertalite saya rasa ini juga hal yang sangat mengejutkan bagi masyarakat. Ini kan masyarakat luas pakai ini,” kata Sartono.

Lebih lanjut, dia menduga, ada upaya untuk menghilangkan BBM subisidi dengan menggunakan dalih lingkungan hidup.Anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika mengungkapkan, apabila dua jenis BBM itu dihilangkan, maka harga Pertamax harus diturunkan. Misalnya dari harga sebelumnya sekitar Rp 10.000/liter menjadi Rp 8.000/liter.

Konsumsi Premium dan Pertalite yang meningkat
Jika ditilik antara jumlah konsumsi dan rencana pemerintah untuk menghapus dua BBM ini ternyata tampak kontras. Di mana konsumsi Premium dan Pertalite justru meningkat. Setidaknya hal itu tergambar pada periode 2018-2019.

Konsumsi Premium pada 2018 mencapai 31,3% dari konsumsi BBM secara nasional. Sedangkan pada tahun 2019 konsumsi naik menjadi 33,3%. Begitu juga dengan penggunaan Pertalite yang naik dari 52,4% secara nasional pada 2018 menjadi 56,3% pada 2019.

Baca lebih banyak artikel terkait tentang Economy
https://www.indonesianupdates.com/category/economy/ :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *