Muncul wacana pajak sepeda, apa respon Kementerian Perhubungan?

Kementerian_Perhubungan

Muncul wacana pajak sepeda, apa respon Kementerian Perhubungan?

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubdat Kemenhub) membuka wacana pengenaan pajak sepeda.Dirjen Hubdat Kemenhub Budi Setiyadi mengungkapkan hal itu dalam diskusi virtual akhir pekan lalu di Jakarta.

“Kalau waktu saya kecil, saya mengalami sepeda disuruh bayar pajak dan sebagainya. Mungkin bisa ke sana. Tapi ini sejalan revisi UU 22/2009, sudah diskusi dengan Korlantas Polri,” kata Budi Setiyadi dalam diskusi virtual di Jakarta, Jumat (26/6/2020).

Dia juga menilai penggunaan sepeda perlu diatur mengingat kegiatan bersepeda semakin marak akibat pandemi Covid-19.“Saya terus terang, sepeda harus diatur. Apakah dengan peraturan menteri atau peraturan pemda, bupati atau gubernur,” kata Dirjen Budi Setiyadi.

Dengan ada pemberitaan wacana pengenaan pajak pada sepeda, para netizen pun langsung ramai dengan memberikan komentar beragam.Salah satunya, mantan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang melontarkan pernyataan pedas kepada pemerintah. Ia mengkritisi wacana pengenaan pajak yang akan dikenakan kepada para pesepeda di tanah air.

Melalui akun Twitter-nya @fadlizon, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menyindir pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan. Ia pun mengatakan jika benar pesepeda akan dikenai pajak, maka menurutnya negara tengah dalam keadaan bangkrut.

Sehubungan dengan ramainya pemberitaan di beberapa media online yang menyebutkan bahwa Kemenhub sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda, pihak Kemenhub menyatakan hal tersebut tidak benar.

Budi Setiyadi pun kemudian menegaskan bahwa yang dilakukan saat ini adalah mendorong adanya regulasi penggunaan sepeda yang mulai marak dilakukan saat pandemi Covid-19.

Kemenhub melalui keterangan tertulis, pada Senin (29/6), membantah informasi terkait pengaturan pajak sepeda seiring penggunaan alat transportasi roda dua tersebut pada masa normal baru.

“Yang benar adalah kami sedang menyiapkan regulasi untuk mendukung keselamatan para pesepeda,” kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati sebagaimana dikutip dari ANTARA.

Adita merinci regulasi yang akan diterapkan bagi para pesepeda, antara lain terkait pengaturan alat pemantul cahaya bagi para pesepeda, jalur sepeda, serta penggunaan alat keselamatan pesepeda.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sepeda di kategorikan sebagai kendaran tidak bermotor, sehingga pengaturannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Sekedar informasi, bahwa dahulunya sepeda jenis onthel juga memiliki surat pajak. Jadi siapa saja yang memiliki sepeda onthel diwajibkan membayar pajak.Saat itu nama pajak sepeda onthel disebut sebagai plombir atau peneng, tergantung daerah. Para pemilik sepeda onthel tersebut kala itu membayar pajak kepada pemerintah Indonesia.

Plombir dikenal oleh sebagian masyarakat utamanya yang berdomisili di daerah Jawa, seperti wilayah Jogjakarta, Surakarta, Malang, dan sebagainya. Sebab, setiap warga yang memiliki kendaraan berwujud sepeda onthel (sepeda kayuh) diwajibkan membeli plombir sebagai bagian dari kewajiban membayar pajak.

Jadi, plombir ini merupakan tanda bukti pembayaran pajak sepeda yang pada lembarannya tertuliskan tahun sesuai masa pembayaran.

Plombir atau peneng ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat dan sudah ada sejak tahun 50-an, dulunya berbentuk lempengan logam yang diukir sesuai dengan bentuk kota. Kemudian, pada tahun 70-an bentuknya berubah menjadi stiker.Pengendara sepeda yang sepedanya saat ada razia kedapatan belum tertempel stiker, biasanya akan disuruh membeli stiker di tempat.

Terdapat hansip yang setiap di hari tertentu standby di sepanjang jalan menuju pasar atau jalur perdaganganDi zaman sekarang, penarikan pajak sepeda onthel sudah tidak berlaku lagi. Diperkirakan berakhir tahun 1994, ada juga yang tahun 1995

Baca lebih banyak artikel terkait tentang National:
https://www.indonesianupdates.com/category/nation/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *