Ombudsman menyoroti temuan 397 komisaris BUMN rangkap jabatan

Ombudsman

Ombudsman menyoroti temuan 397 komisaris BUMN rangkap jabatan

Ombudsman Republik Indonesia mencatat hingga akhir 2019 ada indikasi rangkap jabatan komisaris dengan jumlah cukup besar di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta anak usahanya. Adapun rangkap jabatan yang ditemukan di BUMN yakni sebanyak 397, dan di anak usaha BUMN ada 167.

Menurut keterangan anggota Ombudsman Alamsyah Saragih, bahwa mayoritas komisaris ini ditempatkan pada BUMN yang tidak memberikan pendapatan signifikan. Dengan adanya rangkap jabatan, para komisaris yang menduduki posisi tersebut juga terindikasi memiliki rangkap penghasilan.

Alamsyah mengatakan, bahwa data ini ialah indikasi. Sebab seiring berjalannya waktu kemungkinan ada yang masih aktif, ada juga yang tidak aktif.

Dia mengaku, bahwa rangkap penghasilan ini sudah pernah disampaikan langsung kepada pemerintah. Akan tetapi, kondisi tersebut masih belum berubah padahal kondisi tersebut menunjukkan etika.”Ini berbahaya jika dibiarkan terus konflik kepentingan ini akan lebih besar,” imbuhnya.

Dia menilai, jika terus berlanjut akan berdampak pada sjumlah masalah seperti ketidakpastian proses rekrutmen komisaris dan direksi BUMN, pengabaian etika, konflik kepentingan, diskriminatif dan akuntabilitas yang buruk.

Tak hanya itu, isu ini juga bisa memperburuk tata kelola, menurunkan kepercayaan publik terhadap BUMN dan mengganggu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Sebab hal ini menimbulkan citra bahwa BUMN adalah tempat untuk mencari pendapatan tambahan.

Menurut data yang disampaikan oleh Alamsyah, komisaris BUMN asal dari kementerian jumlahnya mencapai 64% atau 254, dari lembaga non kementerian sebesar 28% atau 112 dan akademisi perguruan tinggi sebanyak 8% atau 31.

Adapun empat terbesar kementerian yang menempatkan direksi di perusahaan pelat merah ini adalah Kementerian BUMN sebanyak 55, Kementerian Keuangan ada 42, dan Kementerian PUPR serta Kementerian Perhubungan sebanyak masing-masing 17.

Sedangkan dari instansi yang paling banyak ditempatkan di BUMN adalah TNI sebanyak 27, Polri 13, dan Kejaksaan 12. Lalu ada juga dari pemerintah daerah dan BPK.

Pada anak usaha BUMN juga ditemukan rangkap jabatan yang ditemukan paling banyak berasal dari Kementerian ESDM dan BUMN, Kementerian Perhubungan,TNI/Polri, serta Perguruan Tinggi.

Di lain pihak, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, isu rangkap jabatan ini sebenarnya bukanlah isu yang baru. Ini merupakan isu pengulangan artinya 5 tahun lalu pun pernah disampaikan juga jadi oleh Ombudsman, katanya.

Lalu, kedua yaitu, mengacu ketentuan yang ada pemerintah sebagai pemegang saham pasti menempatkan perwakilannya untuk menempati komisaris BUMN merupakan hal wajar menurutnya. Sebab komisaris yang diambil dari kementerian atau lembaga dinilai lebih memahami teknis perusahaan tersebut.

Meski, katanya ada juga pihak luar yang menjadi komisaris atau yang disebut komisaris independen.Kemudian, mengenai soal pendapatan, Arya mengatakan, bahwa yang diterima oleh komisaris ialah bukan gaji tapi honorarium.

Baca lebih banyak artikel terkait tentang National:
https://www.indonesianupdates.com/category/nation/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *