Pemerintah Resmi Wajibkan Penjual di Toko Online Wajib Punya Izin Usaha

The Government Officially Require Sellers in Online Stores to Have Business Licenses

Foto Secara resmi pemerintah mewajibkan penjual yang menjual di toko online memiliki izin usaha

 Secara resmi pemerintah mewajibkan penjual yang menjual di toko online memiliki izin usaha

Secara resmi pemerintah mewajibkan penjual atau seller yang berjualan di toko online atau e-commerce memiliki izin usaha. Aturan yang telah diteken oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu seperti yang tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Dalam aturan ini terdapat poin-poin yang mengatur mengenai pelaksanaan transaksi melalui PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) atau e-commerce. Ketentuan itu mencakup baik dari sisi pelaku usaha (merchant), konsumen, maupun produk.

“Pelaku usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha PMSE,” begitu tertulis Pasal 15 ayat 1 beleid itu seperti yang dikutip dari PP tersebut, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Sehingga, pelaku usaha atau online shop yang selama ini berjualan di sejumlah marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia, dan lainnya wajib memiliki izin usaha. Adapun pembuatan izin bisa diakses melalui sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS).

Berdasarkan apa yang disebutkan dalam PP ini, PMSE dapat dilakukan oleh pelaku usaha, konsumen, pribadi, dan instansi penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut para pihak.

Disamping itu, aturan ini bukan hanya mengatur pelaku usaha online shop tetapi juga mengatur pelaku usaha luar negeri yang secara aktif melakukan penawaran dan/atau melakukan PMSE kepada konsumen yang berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pelaku usaha luar negeri ini diwajibkan membuat kantor fisik sebagai perwakilannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

“Terhadap kegiatan usaha PMSE berlaku ketentuan dan mekanisme perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” begitu bunyi dari Pasal 8 PP ini.

Baca lebih banyak artikel terkait tentang Bisnis: https://www.indonesianupdates.com/category/business/

Ikuti kami di Facebook dan tetap up to date dengan konten terbaru!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *