Perdebatan Ambang batas Parlemen, PAN Usul 0 PersenKontra PDIP

Parliamentary Threshold Debate, PAN Proposes 0 Percent PDIP Counter

Foto Wasekjen Saleh Daulay

Ambang batas parlemen masih diperdebatkan di antara faksi-faksi

Ambang batas parlemen (parliamentary threshold) masih menjadi perdebatan di antara fraksi. Wasekjen PAN Saleh Daulay mengajukan usulan bahwa ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebaiknya diturunkan, bahkan kalau bisa dihapus. Pernyataan itu menanggapi wacana PDI Perjuangan yang ingin merevisiUU Pemilu untuk menaikkan ambang batas parlemen menjadi lima persen.

“Ambang batas parlemen sudah semestinya diturunkan,atau bahkan dihapuskan. Sehingga, partai-partai yang ada tetap bisa mengirimkan perwakilannya ke parlemen,” kata Saleh melalui keterangannya, Selasa (14/1/2020).

Menurutnya, ambang batas memiliki kelemahan, yakni tidak semua perolehan suara partai dikonversi menjadi kursi di parlemen. Saleh mencontohkan, jika ada partai yang sudah memenuhi 12 kursi, tapi baru mendapatkan 3 persen, maka suaranya hilang karena ambang batas 4persen.Selan itu, Saleh menilai kalau partai politik di Indonesia heterogen. Oleh karena itu, dua alasan tersebut dirasa perlu untuk mengurangi ambang batas parlemen.

Lanjutnya lagi, jika dalam skema ambang batas nol, maka ada kemungkinan bagi partai yang kursinya sedikit bisa bergabung dengan partai lain.

“Dulu, waktu tahun 1999, partai-partai juga bergabung untuk membentuk suatu fraksi. Hasilnya bagus. Di daerah, sekarang pun begitu. Ada banyak partai politik yang bergabung dalam satu fraksi tertentu,” ujar Saleh.

Karenanya, Saleh menilai agenda peningkatan ambang batas parlemen tidak sesuai dengan semangat keragaman dan kebersamaan. Bahkan bisa jadi upaya untuk menguntungkan kelompok tertentu. Ia menambahkan hal itu seperti kembali ke orde baru yangmana hanya ada tiga partai politik yang dibolehkan bertarung.

“Kalau itu terjadi, ini adalah potret kemunduran bagi demokrasi kita di Indonesia,” ucapnya.

Di lain pihak, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera malah menyambut baik rekomendasi PDIP soal ambang batas parlemen yang dinaikkan menjadi lima persen dari empat persen.

Ia justru mengusulkan agar ambang batas parlemen bisa lebih tinggi lagi, yakni menjadi tujuh persen.”Tentu apresiasi kepada usulan PDIP karena PKS pada posisi lebih advance, kami lagi berharap 7 persen,” ucapMardani di Jakarta, Selasa (14/1/2020).Apa yang ditawarkan PDIP, yakni skema ambang batas berjenjang dari tingkat nasional sampai kabupaten/kota,ia pun menyetujuinya.”Untuk pileg dengan 7 persen dia terangkat itu untuk pusat.

Kalau untuk provinsi sama kabupaten saya setujudengan PDIP 2 dan 3 persen,” ujarnya.Sedangkan, untuk pemilihan presiden, Mardani mengusulkan agar diturunkan. Hal ini menurutnya bisa membuka peluang banyak calon presiden yang berlaga.

Baca lebih banyak artikel terkait tentang Politik: https://www.indonesianupdates.com/category/political/

Ikuti kami di Facebook dan tetap up to date dengan konten terbaru!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *