Perjuangan pekerja migran yang tak dibayar di Qatar dalam mencari keadilan

Buruh migran

Perjuangan pekerja migran yang tak dibayar di Qatar dalam mencari keadilan

Qatar, yang memiliki lebih dari 2 juta pekerja migran, sangat bergantung pada tenaga kerja yang bermigrasi dari negara lain karena populasinya yang hanya 2,8 juta. Ribuan pekerja, seperti dari negara-negara Afrika dan Asia, berbondong-bondong pindah ke negara teluk kaya tersebut dengan harapan bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik dan mencapai standar hidup yang lebih baik daripada negara asal mereka.

Akan tetapi, laporan muncul tentang pelanggaran hak asasi manusia terkait cerita pedih yang dialami pekerja migran di perusahaan-perusahaan Qatar yang kurang baik.

Negara yang tengah bersiap untuk menyelenggarakan ajang olah raga besar, yakni turnamen Piala Dunia FIFA 2022 itu telah melaksanakan proyek-proyek konstruksi secara merajalela selama empat tahun terakhir, tanpa memastikan banyak keselamatan dan kelayakan hidup bagi ribuan buruh migran. Tahun lalu, Kementerian Tenaga Kerja Nepal mengkonfirmasi kematian lebih dari 1.400 pekerja Nepal yang terperangkap di Qatar.

Dalam laporan investigasi yang mengejutkan, yang dilakukan oleh Guardian beberapa bulan kemudian, terungkap bahwa ‘ratusan buruh migran di negara tuan rumah Piala Dunia meninggal setiap tahun, dengan mayoritas kematian akibat serangan jantung atau “penyebab alami” oleh pihak berwenang Qatar.

Banyak yang mati karena apa yang disebut “sindrom kematian mendadak” ketika mereka bekerja di bawah tingkat stres panas yang berpotensi fatal, para pekerja tersebut harus bekerja keras di bawah suhu hingga 45 derajat celcius hingga 10 jam sehari. Laporan itu menambahkan bahwa untuk menyembunyikan perbuatan itu, pihak berwenang Qatar tidak melakukan postmortem, meskipun ada rekomendasi dari pengacara rezim.

Dalam dialog hak asasi manusia baru-baru ini, yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 1 Juli, Perwakilan Qatar untuk Kantor PBB di Jenewa Ali bin Khalfan Al Mansourisa mengatakan bahwa negaranya akan memberikan tes gratis dan layanan kesehatan kepada semua orang yang tinggal di sana. Dia menambahkan bahwa pemerintah Qatar juga ingin melindungi pekerja migran terutama selama pandemi Covid-19.

Meski begitu, laporan Amnesty International baru-baru ini mengungkap kasus 100 pekerja, yang tidak menerima tunggakan bayaran mereka selama sekitar tujuh bulan. Mereka bekerja untuk Qatar Meta Coats (QMC), sebuah perusahaan desain dan konstruksi, yang mengambil kontrak untuk pekerjaan konstruksi fasad senilai € 770 juta di Stadion Al Bayt, tetapi masih menunggu untuk dibayar penuh.

“Pekerja migran memberi tahu kami tentang kesulitan yang mereka alami setelah bekerja tanpa bayaran di Stadion Al Bayt selama berbulan-bulan. Mereka khawatir tentang keluarga mereka, yang mengandalkan uang yang mereka kirim dari Qatar untuk membayar biaya sekolah dan tagihan medis”, kata Steve Cockburn, Kepala Keadilan Ekonomi dan Sosial di Amnesty International. Terlepas dari kritik global, laporan-laporan ini menyoroti bahwa Doha tidak terlalu peduli dengan para migrannya.

Juga dalam penyelidikan yang luas, yang dilakukan antara Maret 2018 dan Juli 2019, Amnesty International mengumumkan kasus tiga perusahaan – Hamad bin Khaled bin Hamad (HKH), United Cleaning dan Hamton International (Hamton) – yang secara total mempekerjakan lebih dari 2.000 pekerja yang belum menerima gaji mereka selama berbulan-bulan dan sekitar 1.620 pekerja itu mengajukan keluhan kepada Komite baru untuk meminta kompensasi.

Kelompok hak asasi, yang mengikuti kasus 33 pekerja tersebut, mengatakan, “Kementerian tidak memberikan informasi mengenai jumlah kasus yang didengar oleh Komite, keterlambatan dalam proses, atau jumlah pengaduan yang berhasil diselesaikan, tetapi mengatakan bahwa mereka melakukan intervensi untuk membantu menegosiasikan pembayaran untuk ratusan pekerja, serta bekerja dengan organisasi lokal untuk menyediakan makanan dan generator di kamp-kamp pekerja.”

Ketika tim Amnesty International berbicara dengan Deepak, seorang pekerja migran dari Nepal, diketahui bahwa ia adalah salah satu dari 680 pekerja dari HKH yang telah mengajukan keluhan pada Maret 2018 ketika perusahaan mereka berhenti beroperasi.

Dia mengatakan kepada Amnesty, “Kami hidup dengan sumbangan makanan – perusahaan tidak membayar gaji kami selama berbulan-bulan dan kami tidak punya uang.”

Deepak mengatakan bahwa dia telah bekerja untuk HKH selama enam bulan tanpa bayaran, tetapi akhirnya memenangkan kasus ini. Namun sayangnya meskipun memenangkan kasusnya di Komite, ia tidak menerima kompensasi apa pun, bahkan setelah satu tahun setelah keputusan diumumkan.

Baca lebih banyak artikel terkait tentang International:
https://www.indonesianupdates.com/category/international/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *