Polemik PDBB 2020, orang tua siswa demo di Gedung Balai Kota DKI Jakarta

Sekolah

Polemik PDBB 2020, orang tua siswa demo di Gedung Balai Kota DKI Jakarta

Seratusan orang tua siswa berunjuk rasa di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa (23/6/2020). Massa yang tergabung dalam Gerakan Emak-Bapak Peduli Keadilan dan Pendidikan (Geprak) memprotes kebijakan batas usia di Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Massa ingin agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerima perwakilan mereka.Namun, diketahui Anies ataupun perwakilan dari pihak Pemprov DKI Jakarta tak ada yang menemui massa. Lalu, belakangan massa bergeser menyampaikan tuntutannya ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Pengunjuk rasa tersebut diterima langsung Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.Prasetio menyatakan akan menyerap seluruh aspirasi dengan menggelar rapat bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta untuk mengevaluasi kebijakan kriteria umur pada PPDB 2020.

Di lokasi yang sama, Koordinator Komisi E DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menyatakan rapat kerja dengan Dinas Pendidikan juga akan menyertakan perwakilan GEPRAK. Ia menargetkan rapat kerja tersebut akan menghasilkan suatu kebijakan mengingat hari Kamis (25/6) merupakan akhir dari pendaftaran PPDB dengan kriteria zonasi.

Syarat batas usia dalam PPDB tahun ajaran 2020-2021 untuk jenjang SMP, SMA atau SMK di DKI Jakarta menimbulkan polemik dikalangan masyarakat, terutama orang tua murid.

Organisasi Relawan Advokasi Pendidikan Indonesia (RAPI Indonesia) menyebut syarat batas usia dalam PPDB tersebut bisa membuat siswa dan orang tua menilai tak memerlukan kepintaran.

“Ini akan menjadi preseden yang buruk, di mana orangtua dan siswa akan beranggapan tidak perlu pintar bersekolah itu yang penting umurnya tua bisa masuk sekolah negeri,” kata Ketua RAPI Indonesia Syah Dinihari dalam keterangan tertulis seperti dikutip CNNIndonesia.com, Selasa (23/6).

Aturan mengenai batas usia bagi calon siswa jenjang SMP dan SMA seperti diketahui diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 tahun 2019.Dalam pasal 6 disebutkan, calon peserta didik baru kelas 7 SMP maksimal berusia 15 tahun pada 21 Juli. Sedangkan untuk calon siswa jenjang SMA atau SMK berusia 21 tahun pada 1 Juli 2020.

Hari pun mengusulkan pemerintah menghapus syarat usia pada seleksi masuk sekolah negeri. Standardisasi nilai untuk masuk ke sekolah negeri harus tetap diterapkan bagi siswa pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) agar ada keadilan kepada siswa non-KJP yang nilainya lebih bagus.Diketahui, petunjuk teknis (juknis) PPDB 2020 DKI Jakarta diatur melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta No. 501 Tahun 2020.

Dalam petunjuk tersebut diatur urutan faktor pertimbangan seleksi tiap jalur. Pada jalur zonasi dan afirmasi, usia tertua ke usia termuda jadi faktor utama pertimbangan seleksi jika melebihi daya tampung. Baru kemudian urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar.

Sedangkan, Permendikbud No. 44 tahun 2019 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK, menyebutkan seleksi PPDB SMP dan SMA dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat, baru kemudian usia.Ini berbeda dengan seleksi jalur zonasi dan perpindahan orang tua atau wali di jenjang SD, di mana usia menjadi urutan pertama disusul jarak tempat tinggal dan sekolah.

Hal ini yang dikeluhkan para orang tua siswa yang mana aturan ini dinilai tidak adil, diskriminatif dan merugikan anak-anak mereka. Mereka membawa bukti hasil seleksi PPDB jalur afirmasi yang rata-rata meloloskan anak usia lebih tinggi.Sementara itu, posko pengaduan PPDB Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menerima empat aduan terkait syarat usia dalam PPDB DKI Jakarta.

KPAI telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk menangani kasus itu. Dari penjelasan yang didapat, kriteria usia sudah sesuai dengan regulasi yang ada, yaitu ketentuan umur diatur dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta sendiri sempat mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut dibuat untuk memberi kesempatan kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu yang kurang dapat menggunakan jalur afirmasi, inklusi dan jalur lainnya yang memang dikhususkan untuk peserta didik dengan kriteria tertentu.

Permasalahannya, seleksi jalur zonasi dalam PPDB DKI Jakarta dilakukan berdasarkan umur calon peserta didik baru (calon siswa). Padahal, jalur zonasi merupakan jalur yang disediakan untuk calon siswa yang bertempat tinggal di dekat sekolah yang hendak didaftar, bukan untuk siswa yang berusia tua.

Apabila calon siswa berusia lebih tua, maka kans diterimanya calon siswa tersebut bakal lebih besar ketimbang calon siswa yang berusia lebih muda, meski calon siswa yang lebih muda itu memiliki nilai yang jauh lebih baik. Artinya, yang lebih tua diprioritaskan diterima di sekolah yang dekat dari rumah.

Baca lebih banyak artikel terkait tentang National:
https://www.indonesianupdates.com/category/nation/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *