Mon. Sep 23rd, 2019

Polisi Amankan 20 Orang di Merauke yang Diduga Ajak Masyakarat Untuk Demo Papua

Police Secure 20 People in Merauke, Allegedly Inviting Communities to Demonstrate Papua

papua11

Sebanyak 20 orang diamankan oleh Polda Papua di Merauke pada Rabu (4/9). Mereka ditangkap karena diduga mengajak masyarakat setempat untuk kembali menggelar aksi unjuk rasa. Hingga kini 20 orang tersebut masih diperiksa.

Kapolda Papua Inspektur Jenderal Rudolf Albert Rodja mengatakan pihaknya melakukan penahanan karena mereka mengajak orang untuk berdemo tentang rasialis. Penahanan itu berdasarkan atas maklumat yang diterbitkan sebelumnya. Dalam maklumat tersebut tertulis larangan untuk melakukan aksi unjuk rasa. Jika ternyata tidak terbukti melanggar aturan, 20 orang tersebut akan dibebaskan.

Apalagi ia menyebut, Gubernur Papua Lukas Enembe sudah menyampaikan perihal larangan demo yang berpotensi menimbulkan kerusuhan.

Informasi soal penangkapan itu pertama kali ditulis oleh aktivis Papua Veronica Koman yang diunggah lewat akun Twitter miliknya @VeronicaKoman. Unggahan terkait situasi di Manokwari tersebut merupakan unggahan pertama usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur.
Veronika mencuit sekitar 20 warga Papua diamankan karena mendistribusikan leaflet antirasialisme. Kicauan itu disampaikannya sekitar pukul 17.31 WIB, Rabu (4/9). Veronica sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jatim terkait insiden Asrama Papua di Surabaya.

Terdapat enam poin dalam Maklumat Kapolda Papua guna mencegah dan mengantisipasi gangguan keamanan.

Point pertama, larangan bagi masyarakat melakukan unjuk rasa yang disertai perusakan dan kerusuhan dengan kelompok lain. Pada poin kedua, larangan setiap individu atau ormas untuk menyebarkan paham separatisme di muka umum.
Di poin ketiga, larangan setiap orang melakukan kegiatan yang dapat berujung disintegrasi bangsa atau memisahkan sebagian dari wilayah NKRI, termasuk menghasut, mengunggah, serta menyebarkan berita tidak benar, bisa ditindak tegas.

Pada poin kelima, larangan untuk membawa senjata tajam, senjata pemukul atau alat lainnya yang bisa membahayakan orang lain.

Poin keenam terhadap para pelaku yang melakukan tindakan pelanggaran hukum dan tindakan anarkis yang tidak patuh pada maklumat ini, aparat keamanan akan melakukan tindakan tegas dan penegakan hukum. Hal itu didasari pada Pasal 6 ayat 1 huruf a, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 KUHP.

Share On

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *