Presiden Jokowi Diprediksi Akan Berani Turunkan Kabinet

President Jokowi Is Predicted To Be Brave To Downscale The Cabinet

Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mencoba menurunkan skala kabinet, misalnya dengan mengurangi atau bahkan menggabungkan sejumlah kementerian. Dengan cara ini, efisiensi dan efektifitas terjadi.

“Dalam pandangan saya, perjuangan laci diperlukan.” Harus ada estimasi atau studi baru tentang lemari di masa depan, “kata pengamat administrasi negara dari Universitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah kepada SP pada hari Rabu (6) / 12/2019).

Jika ada pergolakan, menurut Lina, itu pasti berdampak positif pada keuangan negara. Ada penghematan dalam Keuangan Pengeluaran Status (APBN). Di sisi lain, Lina berkelanjutan, perubahan nomenklatur juga membutuhkan biaya.

“Jika perjuangan dilakukan, keuangan kondisi positif akan lebih efisien. Namun, harus diingat, ketika nomenklatur diubah, harus penting untuk membayar biaya penggantian tajuk, papan nama, dan banyak hal lain yang menurut saya tidak murah, “kata Lina.

Lina juga mengatakan tugas kementerian dan lembaga sering tumpang tindih. Misalnya, melibatkan desa antara Kementerian Dalam Negeri (Kementerian Dalam Negeri) dan Kementerian Desa, Kemajuan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemdes).

Berikutnya adalah masalah Express Civil Appliance (ASN). Kementerian Dalam Negeri memiliki ahli dalam ASN regional, walaupun tentu saja ada Kementerian Reformasi Administrasi dan Reformasi Birokrasi (Kempen) di samping Badan Layanan Sipil Negara (BKN), dan Biaya ASN (KASN).

“Koordinasi akan menjadi pilihan yang lebih baik jika ada perjuangan. Sarana bekerja jauh lebih efektif. Pihak berwenang di daerah itu menyesal, mereka harus menyatakan atau berkoordinasi dengan banyak lembaga seperti Kementerian Dalam Negeri, Kempen, BKN. Saya pikir mirip untuk ini harus dianggap dan menjadi perhatian, “kata Lina.

Menurut Lina, pada awal pemerintahan pada 2014, Presiden Jokowi cukup peduli dengan pengelolaan birokrasi. “Tapi di belakangnya, karena pertemuan itu sangat mengganggu yang luar biasa, akhirnya, kesepakatan (perjanjian) terjadi di sana-sini, dan Pak Jokowi sangat tertarik dengan infrastruktur komersial,” tambah Lina.

Menyatakan perlunya penerbitan 4 menteri terpilih (Menko) dipertahankan, Lina mengatakan, Menteri Koordinator cenderung mendominasi tugas kementerian. “Menteri Koordinator ini harus melakukan koordinasi. Jika masih diperlukan, tugas dan fungsinya harus dilihat lagi,” kata Lina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *