Mon. Sep 23rd, 2019

Surat Presiden Soal Revisi UU KPK Belum Dikirim, Jokowi Mengaku Baru Terima DIM

Presidential Letter Regarding the Revision of the KPK Law Not Yet Sent, Jokowi Claims to Only Receive DIM

jokowi 1

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku belum mengirimkan Surat Presiden terkait revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebabnya, naskah yang berisi daftar inventaris masalah (DIM) baru diterimanya.

Pada Rabu (11/9) berlokasi di JIEXPO, Jokowi memberikan alasan perihal belum dikirimnya Surat Presiden karena naskah yang berisi daftar inventaris masalah (DIM) baru diterimanya.
Jokowi berjanji akan mengirimkan surpres secepatnya setelah ia membaca dan mempelajari DIM tersebut lebih lanjut. Selain itu juga akan disampaikan secepatnya apabila ada materi-materi yang perlu dilakukan revisi.

Jokowi juga tak ingin memberikan komentar lebih detail mengenai munculnya wacana terkait pembentukan dewan pengawas, SP3, dan izin penyadapan yang merupakan salah satu poin dalam revisi UU KPK tersebut. Namun, dirinya berharap agar jangan sampai ada pembatasan-pembatasan yang tidak perlu, yang nantinya bisa membuat independensi Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi terganggu.

Menjelang berakhirnya masa jabatan para Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019, para anggota legislatif tersebut menyepakati pembahasan revisi UU KPK atau Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kesepakatan terhadap usul inisiatif revisi UU KPK itu dilaksanakan dalam Rapat Paripurna pada Kamis, 5 September 2019 lalu.

Share On

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *