Terpilihnya Iman Brotoseno jadi Dirut TVRI yang baru, apa tanggapan Helmi Yahya

TVRI

Terpilihnya Iman Brotoseno jadi Dirut TVRI yang baru, apa tanggapan Helmi Yahya

Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI telah memilih Direktur Utama Pergantian Antar Waktu (PAW) TVRI periode 2020-2022, yakni sutradara iklan dan film layar lebar Iman Brotoseno. Ia bakal mengisi posisi tersebut yang sebelumnya dijabat Helmy Yahya.

Keputusan ini diambil dari tahapan seleksi 30 peserta yang ditetapkan Pansel. Dalam salinan surat tertanggal Selasa (26/5), Iman disebut telah lolos enam tahapan seleksi menjadi dirut baru TVRI. Surat tersebut telah dikonfirmasi oleh Ketua Dewas TVRI Arief Hidayat, seperti dikutip CNNIndonesia.com.

Sebelumnya, kursi Dirut TVRI kosong usai konflik antara direksi dan Dewas TVRI. Pada 4 Desember 2019, Helmy Yahya dinonaktifkan dari jabatan dirut lewat SK Dewan Pengawas LPP TVRI Nomor 3 Tahun 2019.

Seleksi Dirut TVRI telah diperingatkan oleh Komisi I DPR dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) karena dinilai melanggar sejumlah aturan. Tindakan Dewas yang menonaktifkan Helmy Yahya dari jabatan Dirut TVRI dianggap janggal dan tidak sah. Helmy Yahya sudah menggugat surat pemberhentiannya itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Meski berpolemik, Dewas langsung membentuk Panitia Seleksi (Pansel) Dirut. April lalu, Komisi I DPR sepakat mengevaluasi kinerja Dewas TVRI dan menerbitkan Surat Pemberitahuan Rencana Pemberhentian (SPRP) Dewas.

Kala itu, Direktur Teknik LPP TVRI Supriyono ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Harian (Plt) Dirut LPP TVRI. Dilain pihak, mantan Direktur Utama TVRI Helmy Yahya enggan berkomentar banyak terkait keputusan Dewas TVRI menunjuk sutradara Iman Brotoseno sebagai Dirut Utama TVRI pergantian antarwaktu 2020-2022.

Helmy mengatakan ia masih menunggu proses persidangan di PTUN. Sejak April lalu, Helmy menggugat keputusan pemecatan dirinya sebagai Dirut TVRI oleh Dewan Pengawas televisi pelat merah itu.

“Saya sebagai warga negara sangat menghormati hukum dan aturan,” kata Helmy seperti dikutip CNNIndonesia.com, Rabu (27/5). “”Kita ikuti saja,” ujarnya.Keputusan Dewas itu dipermasalahkan oleh Ketua Komite Penyelamatan TVRI Agil Samal, yang mana kebijakan dinilai telah melanggar dua undang-undang sekaligus.

Pertama, Dewas dianggap melanggar pasal 98 ayat (6) UU MD3 karena tidak menjalani kesepakatan dengan DPR. Pada 11 Mei, Komisi I DPR RI meminta seleksi diulang dari awal.Kemudian Agil juga menilai Dewas, yang telah dinonaktifkan oleh DPR pada 11 Mei lalu, melanggar Undang-undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) karena tidak menggelar seleksi pejabat sesuai undang-undang.

Baca lebih banyak artikel terkait tentang National:
https://www.indonesianupdates.com/category/nation/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *