Tertunda di Periode Sebelumnya, Komisi III DPR RI Diminta Prioritaskan RKUHP

Delayed in the Previous Period, Commission III of the Indonesian House of Representatives Is Requested to Prioritize RKUHP

Foto Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin

Rancangan KUHP sebelumnya ditunda oleh DPR untuk periode 2014-2019

Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebelumnya ditunda pengesahannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019. Kini, DPR telah berganti periode, oleh karenanya Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin meminta Komisi III periode 2019-2024, agar memprioritaskan pembahasan RKUHP.

Bertempat di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10), Aziz mengatakan pihaknya berharap pimpinan Komisi III setelah masa fit and proper test Kapolri, nantinya undang-undang yang masih tersisa di komisi itu bisa segera dirampungkan.

Pada RKUHP tersebut, banyak poin-poin yang dinilai masyarakat kontroversial. Untuk itu, DPR pun berencana membuka komunikasi dengan sejumlah elemen masyarakat guna membahas hal tersebut, termasuk para mahasiswa yang melakukan aksi tolak RKUHP beberapa waktu lalu.

Aziz berharap, dengan rencana diadakannya diskusi tersebut semua pihak dapat menerima RKUHP. Apalagi, disebut-sebut KUHP yang sekarang masih merupakan produk colonial. Selama sudah 53 tahun KUHP tidak berubah dan dinilai tidak sesuai dengan situasi saat ini.

Di lain pihak, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas memastikan pihaknya akan membahas bersama pemerintah terkait rancangan undang-undang (RUU) mana saja yang akan ditindaklanjuti. Pembahasan itu berkaitan dengan substansi pembahasan serta urgensi RUU di mana RKUHP akan menjadi salah satunya.

Baca lebih banyak artikel terkait tentang Politik: https://www.indonesianupdates.com/category/political/

Ikuti kami di Facebook dan tetap up to date dengan konten terbaru!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *