Usai DIlantik jadi Ketua MPR, Bamsoet Bentuk 4 Alat Kelengkapan MPR

After being sworn in as Chair of the MPR, Bamsoet Formed 4 MPR Completions

Foto Bambang Soesatyo

Dalam Rapat Pleno, Kamis (3/10) malam, Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo terpilih sebagai Ketua MPR

Dalam Rapat Paripurna pada Kamis (3/10) malam, telah memutuskan Politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR terpilih periode 2019-2024. Bambang Soesatyo atau akrab disapa Bamsoet langsung mengambil keputusan terkait pembentukan empat alat kelengkapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Dalam Rapat Paripurna MPR itu, Bamsoet menanyakan persetujuan kepada para peserta rapat terhadap empat alat kelengkapan yang terdiri dari Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, Badan Penganggaran, serta Komisi Kajian Ketatanegaraan. Lalu, seluruh peserta rapat itu menyetujuinya.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi MPR di periode sebelumnya.

Bamsoet menjelaskan, dibentuknya Badan Sosialisasi adalah untuk melaksanakan tugas menyosialisasikan dasar negara dan konstitusi, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika, serta Ketetapan MPR.

Lalu, Badan Pengkajian, lanjutnya, merupakan alat kelengkapan MPR yang dibentuk untuk melaksanakan tugas mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD 1945. Dalam pelaksanaannya nanti menyerap aspirasi yang datang dari masyarakat, daerah, dan lembaga negara yang berkaitan dengan pelaksanaan UUD 1945, serta merumuskan pokok-pokok pikiran tentang rekomendasi MPR yang berkaitan dengan dinamika masyarakat.

Fungsi lainnya dari Badan Pengkajian ialah meninjau dan mengevaluasi pelaksanaan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003. Hal ini berkaitan dengan Peninjauan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI dari 1960 hingga 2002, khususnya Pasal 4.

Alat kelengkapan MPR yang ketiga, Badan Penganggaran dibentuk untuk melaksanakan tugas merencanakan arah kebijakan umum anggaran untuk tiap satu tahun anggaran. Tugas tersebut meliputi penyusunan program; kegiatan dan anggaran MPR; mengevaluasi terhadap pelaksanaan anggaran; serta menyusun standar biaya khusus anggaran, program dan kegiatan MPR.

Kemudian, untuk Komisi Kajian Ketatanegaraan merupakan unsur pendukung MPR yang melaksanakan kajian ketatanegaraan. Dalam pelaksanaannya nanti dilakukan koordinasi dengan Badan Pengkajian MPR.

Baca lebih banyak artikel terkait tentang Politik: https://www.indonesianupdates.com/category/political/

Ikuti kami di Facebook dan tetap up to date dengan konten terbaru!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *