Usulan Kemendagri Terhadap Kemungkinan Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD

Ministry of Home Affairs Proposal on the Possibility of Election of Regional Heads Through DPRD

Foto Proposal Kementerian Dalam Negeri tentang Kemungkinan Pemilihan

Proposal Kementerian Dalam Negeri tentang Kemungkinan Pemilihan (DPRD)

Gagasan dilontarkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bahwa dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) di daerah tertentu akan dikembalikan kepada DPRD. Hal ini menyusul dengan adanya pernyataan dari Mendagri Tito Karnavian yang menyebut pilkada langsung lebih banyak mudharat ketimbang hal positif.

Bertempat di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (7/11), Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik mengatakan bahwa hal terebut targantung daerahnya. Misalnya, Jakarta yang dinilai kota yang sudah maju tidak diperlukan lewat DPRD lagi. Sedangkan seperti di Papua, pemilihan dikembalikan ke DPRD, kemungkinan bisa dilakukan. Sebab, menurutnya, di daerah-daerah kepulauan apabila melalui pilkada langsung biayanya sangatlah tinggi. “Bisa tidak pakai DPRD? Bisa saja. Kenapa tidak. Sampai mereka siap,” ujarnya.

Akmal menegaskan, pemilu serentak hanya ditafsirkan sebagai pelaksanaan pemilu yang dilakukan bersamaan, bukan sistemnya. Sehingga, baik sistem pilkada langsung ataupun tidak langsung dengan dipilih DPRD, memiliki kemungkinan untuk dapat diterapkan.

Akmal menilai, Mendagri Tito menginginkan ada sistem pilkada yang asimetris. Dengan regulasi asimetris itu artinya kebijakan yang diberlakukan tidak sama antara satu daerah dengan daerah yang lain.
Sebab, menurutnya kualitas demokrasi antara satu daerah dengan daerah yang lain berbeda-beda.

Lebih lanjut ia menjelaskan, kebijakan asimetris ini menjadi salah satu solusi untuk mengurangi biaya politik yang tinggi pada saat pilkada. Disebutkan, Kemendagri telah melakukan evaluasi terhadap seorang calon kepala daerah, yang setidaknya harus mengalokasikan dana sekitar Rp 20 miliar-Rp 30 miliar, atau lebih.

“Bukan kita mengatakan pilkada langsungnya yang salah. Tetapi ada sistem yang membutuhkan biaya tinggi,” ujar Akmal.

Akmal memastikan, dalam pelaksanaan Pilkada 2020 nantinya tetap merujuk kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota (UU Pilkada). Adapun mengenai revisi UU Pilkada masih dalam tahap pembicaraan.

Diberitakan sebelumnya, Tito menyebut tak heran ketika ada kepala daerah yang tertangkap karena terbukti korupsi. Ia mengungkapkan hal tersebut pada rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR.

Untuk itu, Tito dan jajaran di Kemendagri akan melakukan riset akademik terkait dampak negatif dan positif pilkada langsung.

Baca lebih banyak artikel terkait tentang Politik: https://www.indonesianupdates.com/category/political/

Ikuti kami di Facebook dan tetap up to date dengan konten terbaru!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *